Krisis Myanmar, Mengapa Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN Tak Efektif?

Bugivia Maharani Setiadji Putri, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) dan Nurul Fazrie Fitriani, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)

Komitmen ASEAN dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar kembali dipertanyakan usai retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta, 4 September lalu.

Pasalnya, dalam pertemuan yang ditujukan untuk meninjau ulang implementasi Lima Poin Kesepakatan (Five-Point Consensus/5PC) itu, ASEAN memutuskan akan tetap mempertahankan 5PC sebagai referensi utama dalam mengatasi krisis di Myanmar.

5PC merupakan hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN mengenai situasi di Myanmar. Lima poin yang dimaksud adalah (1) penghentian aksi kekerasan, (2) penyelenggaraan dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai, (3) pembentukan utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi proses dialog dan mediasi, (4) pengiriman bantuan kemanusiaan, dan (5) kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Namun, dua tahun setelah 5PC mulai diimplementasikan, serangan bersenjata dan persekusi oleh junta militer Myanmar terhadap etnis Rohingya justru menunjukkan eskalasi.
Halaman Selanjutnya....