![KPU Jakarta Tunggu Regulasi untuk Pendaftaran](https://koran-jakarta.com/images/article/kpu-jakarta-tunggu-regulasi-untuk-pendaftaran-240823230231.jpg)
KPU Jakarta Tunggu Regulasi untuk Pendaftaran
![KPU Jakarta Tunggu Regulasi untuk Pendaftaran](https://koran-jakarta.com/images/article/kpu-jakarta-tunggu-regulasi-untuk-pendaftaran-240823230231.jpg)
Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata (tengah) memimpin rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Jakarta Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (23/8).
“Hasil perolehan kursi akan dipakai dalam proses pendaftaran calon. Tapi, aturannya masih menunggu."
JAKARTA - Pendaftaran calon kepala daerah Jakarta dari partai politik dalam Pilkada Jakarta 2024 masih menunggu regulasi dari KPU Pusat.
"Sampai saat ini kami masih menunggu regulasi dari KPU Pusat pascaputusan Mahkamah Konstitusi," tutur Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, Jumat.
Dia mengatakan, KPU Jakarta merupakan pelaksana regulasi yang dibuat regulator, KPU Pusat. Untuk pendaftaran calon kepala daerah akan ditentukan berdasarkan kursi DPRD Jakarta yang ditetapkan kemarin.
"Hasil perolehan kursi akan dipakai dalam proses pendaftaran calon. Tapi, aturannya masih menunggu," jelas Wahyu.
Menurutnya, untuk pengumuman masa pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Jakarta dilakukan 24-26 Agustus. Dia berharap saat pendaftaran, semua aturan sudah jelas. Nanti disiarkan kepada publik. Sejauh ini, KPU sudah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan melakukan koordinasi dengan DPR.
KPU Pusat telah memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 akan berpedoman kepada peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai dengan putusan MK Selasa (20/8). Menurut Ketua KPU Mochammad Afifuddin, pada tanggal 27-29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di Indonesia, akan berpedoman pada PKPU. "Di dalam PKPU sudah memasukkan materi-materi putusan MK," ajar Mochammad.
Dia memastikan bahwa putusan MK yang diadopsi ke dalam draf revisi PKPU tidak hanya soal syarat usia calon dan ambang batas pencalonan, tetapi juga aturan kampanye di perguruan tinggi. Sebab ini juga diubah oleh MK. "Itu juga pasti kita ikuti. Kita perlakukan sama. Kemudian kita segera adopsi dan memasukkan ke dalam pengaturan kampanye," tandas Mochammad.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Komentar
()Muat lainnya