KPNas: Pemulung dan Warga Sekitar TPA Rentan Terkena Penyakit, Siapa Bertanggung Jawab?

Upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup serta kesehatan semakin tampak dan dirasakan manfaaatnya belakangan ini.

Diantaranya pembangunan Puskesmas Rawat Inap di 4 kelurahan: Cikiwul, Ciketingudik, Sumurbatu dan Bantargebang) dan Rumah Sakit; pemberian Kartu BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan bagi 4.000 pemulung; santunan kecelakaan parah di tempat kerja (TPA/TPST); kompensasi Rp400.000/KK/bln untuk 24.000 KK; penyediaan mobil ambulans di 4 kelurahan dan kantor TPST; perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (operasional IPAS, sumur pantau, konservasi kali Ciketing, Kali Asem, Kali Pedurenan, penghijauan, dst.); pembangunan IPAS Induk di sebelah utara TPA Sumurbatu.

Namun, masih ada pemulung yang belum punya identitas (KTP/KPK), BPJS, hak kesehatan belum terpenuhi secara layak. Sebab hak yang paling dasar itu berkaitan dengan kecukupan pangan, sandang, papan, pendidikan, pelayanan air bersih dan hajat hidup lainnya.

"Hampir sebagian besar pemulung hidup miskin dan kesehatannya terancam karena tempat kerja dan pemukiman tercemar berat. Siapa yang bisa melepas jerat belenggu pemulung itu?" kata Bagong.