Kerja Sama Politik Jangan Pragmatis, tapi Harus demi Kelanjutan Program

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan menyatakan terbuka untuk membangun kerja sama politik menyambut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Semangat PDI Perjuangan dalam membangun kerja sama itu dengan gotong royong. Itu saripati Pancasila yang menjadi kultur bangsa," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (15/4) malam.

Ia juga mengatakan siap membentuk poros dengan partai lain demi mengusung kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menurutnya, kerja sama dalam politik secara empiris diperlukan ketika mengingat peristiwa setelah Pilpres 2014.

Hasto bercerita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika terpilih pada Pilpres 2014 hanya didukung partai yang memiliki kursi 20 persen di DPR. Hal itu, menurut dia, berdampak pada konsolidasi pemerintahan era Jokowi setelah Pilpres 2014 yang sedikit terhambat.

"Secara empiris menunjukkan 2014 pemerintahan Pak Jokowi konsolidasinya terhambat hingga satu setengah tahun karena berbagai manuver kerja sama pragmatis di DPR," ujar Hasto.

Namun, dia berharap, kerja sama politik menuju Pilpres 2024 yang dibangun PDI Perjuangan tidak bersifat pragmatis dan harus mengedepankan agenda pemerintahan dan kelanjutan program. "Misalnya terkait dengan pangan, PDI Perjuangan mendorong kedaulatan pangan, sehingga akan sulit bekerja sama dengan partai yang hobinya impor pangan. Jadi, kami dorong kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, sebagai platform yang harus dibahas dalam kerja sama politik," tambahnya.

Selain itu, menurut Hasto, pembicaraan kerja sama politik semakin menguat setelah sosok capres dan cawapres diumumkan oleh parpol. "Baru kemudian akan terjadi peningkatan frekuensi di dalam membangun kerja sama tersebut dan nantinya Ibu Megawati Soekarnoputri yang memimpin secara langsung dan tentu saja bersama Pak Jokowi karena beliau juga dari PDI Perjuangan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya siap dengan semua skema yang ada terkait kerja sama politik dalam menghadapi Pemilu Presiden 2024. "Kalau berbicara tentang kerja sama politik pada Pilpres 2024 yang akan datang, PDI Perjuangan siap dengan semua skema atau yang disebut the best option (pilihan terbaik) atau the best alternative (alternatif terbaik)," kata Basarah saat menjadi narasumber dalam Embargo Talk Episode 8 bertajuk "Jurus PDIP Membendung Koalisi Besar", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Vibrasi, di Jakarta, Kamis (13/4).

Dia mengatakan skema-skema tersebut, di antaranya skema bagi PDIP untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) sendiri atau bekerja sama dengan blok kerja sama partai politik yang telah ada.

Basarah lalu mencontohkan PDIP bisa saja bekerja sama menuju Pilpres 2024 dengan blok politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PDIP juga bisa bekerja sama dengan blok politik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri atas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Penggunaan Agama

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya menolak penggunaan politik identitas, terutama menggunakan nilai agama hanya untuk memperebutkan kekuasaan.

"Menolak politik identitas dan menggunakan nilai-nilai Islam semata-mata hanya untuk memperebutkan kekuasaan dengan berbagai cara. Kami benar-benar harus mampu membangun toleransi, menghargai satu sama lain, membangun ukhuwah islamiyah persaudaraan sesama umat muslim, membangun ukhuwah wathaniyah sesama anak bangsa, dan ukhuwah insaniyah sesama umat manusia," kata Djarot di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Hal itu disampaikan Djarot dalam penutupan Pendidikan Kebangsaan dan Pelatihan Dakwah Digital Tahun 2023, di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu.

Dia menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan dilarang untuk mencaci maki, menyebarkan berita hoaks, menebarkan kebencian hanya semata-mata merebut kekuasaan.

Ketua Umum PP Bamusi Hamka Haq menjelaskan pelatihan itu merupakan wujud komitmen PDI Perjuangan untuk melahirkan kader-kader yang tangguh, pejuang ideologi yang mumpuni, dan peka masalah-masalah rakyat, khususnya masalah relasi agama serta kebangsaan.