Perludem Ungkap 3.000 Lebih ASN Diduga Langgar Netralitas

JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Iqbal Kholidin mengungkapkan terdapat lebih dari 3.000 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. “Rahmat Bagja (Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu) dengan jelas mene­rangkan ada lebih dari 3.000 sekian kasus terkait netralitas ASN,” ungkap Iqbal di Jakarta, Senin (25/11).

Iqbal mengungkapkan bahwa per 28 Oktober, Perludem menemukan 165 kasus netralitas kades (kepala desa) yang tersebar di 25 provinsi. Temuan tersebut belum termasuk kasus yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi.

Iqbal menilai kecurangan terkait netralitas di Pilkada 2024 tidak hanya menyangkut perampokan keuangan negara, tetapi terdapat empat aspek lainnya.

Aspek pertama adalah institusi; kemudian sikap dan netralitas pejabat; ketiga kebijakan yang tidak jelas; serta kehadiran pejabat publik aktif di tempat-tempat kampanye.

Ia pun menyinggung tentang penangkapan Gubernur Bengkulu oleh KPK, sebab menyuruh anak buahnya mencari dana agar bisa memenangi pilkada. “Ini bukan pertama. Ini kasus biasa yang terjadi akibat budaya korup dan kelakuan tidak baik,” ucap Iqbal. Ant/S-2