Pemerintah Pastikan Pilkada 2024 Siap Digelar di 545 Daerah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa Pilkada 2024 siap digelar serentak di 545 daerah pada Rabu, 27 November 2024.

Budi Gunawan, saat jumpa pers selepas rapat koordinasi dengan KPU RI, Polri, dan TNI serta kementerian terkait, memastikan pemerintah all out atau total mendukung kesiapan KPU baik terkait distribusi logistik maupun antisipasi potensi kericuhan di beberapa daerah yang diyakini rawan.

“Yang menyangkut logistik tadi, intinya semua siap. Tinggal mendorong itu ada tahapannya, besok didorong di tingkat desa, kemudian setelah TPS jadi, malamnya didorong ke TPS-TPS,” kata Menko Polkam di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (25/11).

Dia melanjutkan terkait potensi kericuhan sejauh ini Polri dibantu TNI telah menggelar pasukan, baik yang ditempatkan di daerah-daerah rawan, ataupun yang disiapkan untuk perbantuan. “Polri telah menggelar kekuatan sebanyak 180.000 personel, untuk TNI sekitar 169.000 yang semua sudah siap, termasuk baik itu di-deploy (dikerahkan), maupun kekuatan cadangan,” ujar Budi Gunawan.

Dia menambahkan sejauh ini daerah-daerah rawan yang menjadi sorotan itu tidak dapat diungkap ke publik. Namun, berbagai langkah untuk mengantisipasi ancaman itu telah disiapkan oleh TNI dan Polri. “Ada beberapa titik-titik kritis tang kami tidak bisa sebutkan di sini. Itu sudah dipetakan dan langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan, termasuk pelatihan-pelatihan geladi posko, termasuk juga sistem pengamanan kota dan sebagainya. Intinya, semua instrumen ini sudah siap untuk mendukung suksesnya pilkada serentak,” kata Menko Polkam RI.

Di lokasi yang sama, Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin menjelaskan sebanyak 836.069 kotak suara atau 98,39 persen telah dikemas dan siap didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Dari jumlah itu, persentase kotak suara yang telah diterima oleh PPK sebanyak 47,92 persen. “Jadi, hari ini (Senin) dari PPK, besok PPK ke desa dan distribusi ke TPS, dan besok juga akan dibuat TPS untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November atau hari Rabu,” tutur Ketua KPU RI.

Perlu Kajian

Dalam kesempatan itu, Menko Polkam Budi Gunawan juga menyatakan perlu ada kajian mendalam terhadap wacana mengubah KPU menjadi lembaga ad hoc.

Budi, saat menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana itu, menjelaskan tujuannya tetap harus diarahkan untuk memperkuat kelembagaan KPU agar semakin independen, kredibel, dan efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan.

Wacana mengubah kelembagaan KPU menjadi lembaga ad hoc bergulir di lingkungan DPR RI akhir bulan lalu. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay pada 31 Oktober 2024 mengusulkan KPU diubah menjadi lembaga ad hoc yang masa kerjanya berlangsung selama 2 tahun untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu. Saleh menjelaskan salah satu tujuan dari perubahan itu untuk menghemat anggaran.

Terkait wacana itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut bakal menunggu adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebelum mendalami wacana mengubah KPU menjadi lembaga ad hoc.

Terpisah, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan ada sebanyak 169.369 personel TNI dari tiga matra yang dikerahkan untuk mengamankan Pilkada Serentak 2024.

Melalui pola pengerahan itu, menurut dia, TNI tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, melainkan juga fasilitator dalam mendukung stabilitas nasional dalam rangka Pilkada Serentak 2024. “Pendekatan ini menggambarkan komitmen TNI dalam menjaga integritas negara serta mendukung demokrasi damai dan terkendali,” kata Agus saat rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.