Kenaikan Harga Gas Ganggu Produksi Pangan

JAKARTA - DPR RI mendukung permintaan industri pupuk agar pemerintah tidak menaikkan harga gas sehingga tidak mengganggu produksi pangan. Kenaikan harga gas akan mempengaruhi harga pupuk sehingga dapat memukul daya beli petani mendapatkan pupuk.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Hermanto, menilai industri pupuk memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, kebutuhan akan gas murah industri pupuk tidak bisa disamakan dengan enam industri lain yang juga mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

"Industri pupuk dari sisi kebutuhannya tidak bisa disamakan dengan industri kaca atau gelas, misalnya. Pupuk kan komoditas nasional, kebutuhannya tentu berbeda dengan kebutuhan keramik dan baja," ujar Bambang, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Dirjen Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dirut PT Pupuk Indonesia, Jakarta, Rabu (3/4). "Pupuk kan komoditas nasional, kebutuhannya tentu berbeda dengan kebutuhan keramik dan baja," imbuhnya.

Karena itu, tambah Bambang, perlu dilakukan evaluasi terkait kebutuhan gas industri pupuk dibandingkan industri lainnya. Pasalnya, jika alokasi gas berkurang atau harganya tinggi maka akan mempengaruhi ketahanan pangan sehingga akan berdampak juga kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dalam rapat tersebut, Direktur PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan kebutuhan gas sangat penting dalam menentukan produksitivitas pupuk. Lantaran gas merupakan komponen utama dalam memproduksi Urea dan NPK. Bahkan, kebutuhan gas untuk industri pupuk diproyeksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring tumbuhnya produksi dan kebutuhan terhadap pupuk.
Halaman Selanjutnya....