Kemiskinan Ekstrem Sulit Diatasi Tanpa Perubahan Struktural

JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, yang menyebutkan penurunan drastis angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dari 4 persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade terakhir perlu dipertanyakan. Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, yang dihubungi Selasa (17/9), mempertanyakan kejelasan beberapa aspek dari klaim tersebut terutama metode perhitungan yang digunakan dalam menentukan angka penurunan kemiskinan ekstrem itu.

"Apakah perhitungan itu berdasarkan standar lama Bank Dunia atau sudah menggunakan standar baru?" tanya Aditya. Perubahan standar yang digunakan Bank Dunia dalam mendefinisikan kemiskinan ekstrem bisa sangat mempengaruhi angka yang ditunjukkan dalam laporan resmi. Selain parameter penentuan yang digunakan, dia juga mempertanyakan penyebab penurunan angka kemiskinan ekstrem itu, apa karena kebijakan permanen yang mendorong penciptaan lapangan kerja atau hanya hasil dari alokasi subsidi sementara.

"Bantuan subsidi jelas membantu masyarakat miskin, namun apakah itu solusi jangka panjang? Subsidi cenderung memberikan efek sementara, sedangkan yang dibutuhkan adalah penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan untuk benar-benar mengatasi kemiskinan ekstrem," jelas Aditya.

Ia mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan yang disebabkan oleh bantuan sementara seperti subsidi sifatnya temporer, jika program tersebut dihentikan atau tidak didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan, maka angka kemiskinan ekstrem akan meningkat lagi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi apakah angka penurunan kemiskinan itu mencerminkan perubahan struktural yang lebih mendalam di ekonomi Indonesia, ataukah hanya hasil dari intervensi jangka pendek. "Kita harus melihat lebih jauh, apakah masyarakat yang sebelumnya berada di garis kemiskinan ekstrem kini memiliki akses ke pekerjaan yang stabil atau mereka masih bergantung pada bantuan pemerintah," tambahnya.

Meskipun klaim penurunan kemiskinan ekstrem itu menggembirakan, namun hal tersebut harus disertai dengan transparansi mengenai metode pengukuran dan kebijakan yang mendasarinya. "Apakah penurunan ini benar-benar hasil dari perubahan yang substansial atau hanya efek sementara dari bantuan subsidi? Itu yang harus kita gali lebih dalam," pungkas Aditya.
Halaman Selanjutnya....