Dugaan Pencucian Uang I Menkeu Diminta Telusuri Laporan Palsu dari Jajarannya
Kemenkeu Harus Buka ke Publik Dugaan Pidana dari TPPU
Foto : ISTIMEWA
M ZAENUR ROHMAN Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada - Menko Polhukam, PPATK, dan Komisi III DPR RI harus membuka semua kesimpangsiuran informasi tersebut kepada publik, terutama kemungkinan ada tindakan pidana dari dugaan TPPU.
"Ini jelas terjadi aktivitas keuangan yang tidak wajar. Patut diduga itu tindak korupsi, siapa yang melakukan harus diselidiki. Yang jelas itu melibatkan kekuasaan atau orang yang punya kesempatan. Bisa jadi pagarnya kurang kuat atau pagar yang makan tanaman. Seharusnya sebagai negara hukum, menjamin negara bebas dari segala macam aktivitas keuangan ilegal atau hitam ini. DPR harus mengesahkan asas pembuktian terbalik, katanya ini negara hukum," ungkapnya.
Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S, Eko S
Komentar
()Muat lainnya