Kemendagri: Sengketa Pilkada Serentak 2024 Terbanyak dari Perselisihan Pemilihan Bupati

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap banyaknya potensi permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 atau sengketa Pilkada 2024, terdiri dari hasil pilkada untuk tingkat kabupaten dan kota.

“Ini potensi gugatan. Ada 86 perselisihan hasil pilkada untuk bupati (pilbup), ada 29 untuk wali kota, dan tidak ada catatan sejauh ini terkait dengan permohonan perselisihan hasil pilkada untuk tingkat gubernur,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

Bima menuturkan bahwa dari 37 daerah dengan kontestan pasangan calon tunggal, terdapat dua daerah yang dimenangkan kotak kosong, yakni Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Ia mengatakan berdasarkan hasil Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI telah sepakati bahwa pilkada ulang untuk wilayah yang dimenangkan kotak kosong akan diselenggarakan pada 27 Agustus 2025. “Tentu kita pastikan lagi untuk aspek teknis terkait dengan pendanaannya tadi,” ucapnya.

Berdasarkan laman/website MK hingga Selasa siang, tercatat 206 permohonan yang didaftarkan ke Kepaniteraan MK. Dari total itu, 166 permohonan di antaranya merupakan sengketa pemilihan bupati, 39 permohonan sengketa pemilihan wali kota, dan satu permohonan sengketa pemilihan gubernur.

Satu permohonan pemilihan gubernur yang didaftarkan tersebut ialah terkait hasil Pilkada Provinsi Papua Selatan. Permohonan yang resmi terdaftar pada Senin (9/12) malam ini, sekaligus menjadi sengketa pilkada provinsi pertama yang didaftarkan ke MK pada tahun ini.

Sementara itu, hasil pilkada tingkat kota yang paling banyak digugat ialah Pilkada Kota Banjarbaru. Hingga Selasa siang, tercatat sebanyak empat permohonan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan wali kota Banjarbaru telah didaftarkan ke Mahkamah.

Di sisi lain, hasil pilkada tingkat kabupaten yang paling banyak digugat adalah Pilkada Kabupaten Dogiyai, Pilkada Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Halmahera Utara.

Pemungutan Suara Ulang

Terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL) dan pemungutan suara susulan (PSS) Pilkada 2024, Bima Arya mengatakan secara keseluruhan berjalan dengan baik. Ia menyebut PSU, PSL, dan PSS di sejumlah daerah dilaksanakan lantaran sejumlah alasan, di antaranya bencana alam, gangguan keamanan, kesalahan administrasi prosedur kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), pemilih yang tidak terdaftar, atau rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Dalam kesempatan itu, Wamendagri juga mengungkapkan sebanyak 28 orang petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. “Kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan, serangan jantung,” ujarnya.

Dia menyebut jumlah petugas yang meninggal dunia pada pelaksanaan Pilkada 2024 itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah petugas yang meninggal dunia pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024.

Dari data yang dipaparkannya, terdapat 41 orang petugas yang meninggal pada Pilkada 2020, kemudian 722 petugas meninggal pada Pemilu 2019, dan 181 petugas meninggal pada Pemilu 2024.