
BGN Tegaskan Dukungan Pemda Akan Cegah Mafia di Program MBG
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi
Foto: antara fotoJAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan dukungan yang masif dari pemerintah daerah (pemda) untuk menyukseskan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sangat penting untuk mencegah masuknya campur tangan mafia di program strategis pemerintah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Ermia Sofiyessi mengakui bahwa hampir setiap hari pihaknya menerima kunjungan mulai dari gubernur, wali kota, bupati bahkan hingga sekretaris daerah yang menyatakan mereka siap membantu menyukseskan program MBG di daerah masing-masing.
"Dan kami menyambutnya dengan baik, itu memang yang diharapkan, ya, karena akan banyak membantu hingga untuk memberantas mafia juga," kata dia menjawab pertanyaan wartawan dalam seminar Forum Pemred yang bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (22/1).
Menurut Yessi, respons aktif dari pemerintah daerah itu sangat penting bagi BGN, mengingat sasaran penerima manfaat Makan Bergizi Gratis yang tidak sedikit sementara anggaran masih sangat terbatas.
BGN menilai kemampuan anggaran yang mereka miliki saat ini senilai Rp71 triliun itu tidak cukup untuk menjangkau seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.
Adapun berdasarkan penghitungan BGN anggaran Rp71 triliun tersebut hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Sementara sebagaimana diungkapkan Kepala BGN dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Junat (17/1) untuk bisa memenuhi seluruh target sasaran penerima manfaat dibutuhkan anggaran setidaknya Rp100 triliun.
Yessi mengungkapkan bahwa dalam hal ini pihaknya berharap pemerintah daerah bisa membantu terkait penyediaan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri atas kantor, dapur, hingga menjamin ketersediaan pasokan bahan makanan.
Sementara untuk urusan pengolahan makanan- standar gizinya akan menjadi tanggungjawab BGN.
BGN optimistis jika pemerintah daerah bisa memastikan semua berjalan dengan baik dan aman dari permainan harga bahan baku maka bukan hanya menjangkau target sasaran penerima manfaat MBG tetapi juga akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah setempat.
- Baca Juga: Donor Ginjal Butuh Literasi
- Baca Juga: Menko PM Rapat Bahas Penerimaan Dana Umat Entaskan Kemiskinan
"5.000 SPPG yang menjadi target kami tahun ini. 20 titik di antaranya ada di daerah. Rata-rata per satu SPPG membutuhkan 3.000 butir telur dan 300 ekor ayam, artinya ada perputaran, nah pemerintah daerah memikirkan itu juga untuk memastikan semua terpenuhi," kata dia.
Berita Trending
- 1 Kerusakan Parah di Hulu Sungai Ciliwung, Sungai Bekasi dan Sungai Cisadane
- 2 Mourinho Percaya Diri, Incar Kebangkitan Fenerbahce di Liga Europa Lawan Rangers
- 3 Warga Jakarta Wajib Tau, Boleh Cek Kesehatan Gratis Kapan Saja
- 4 Mantap, Warga Jakarta Kini Boleh Cek Kesehatan Gratis Kapan Saja tanpa Harus Nunggu Hari Ulang Tahun
- 5 Lingkungan Hidup, Pemerintah Bakal Terapkan Sanksi Paksaan di Puncak
Berita Terkini
-
PGA Catat Adanya Getaran Banjir Lahar Gunung Lewotobi Laki-laki
-
Cegah Dipakai Mudik, Pemkot Surabaya Kandangkan Mobil Dinas sebelum Lebaran
-
Lanud Sultan Hasanuddin Gelar Peringatan Nuzulul Quran 1446 H/2025 M
-
Rekor! Stephen Curry Pemain Pertama dengan 4.000 Tripoin di NBA
-
Status Belum Ditetapkan, KPK Segera Mintai Keterangan Ridwan Kamil terkait Korupsi Iklan BJB