Kawasan Kampung Bandan Segera Dikosongkan

PT MRT Jakarta segera bangun Depo MRT Fase II, Kampung Bandan, Jakarta Utara, tetapi hingga saat ini, kawasan milik PT KAI ini, masih dikuasai pihak ketiga.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) diminta segera menertibkan hunian liar di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara. Rencananya, Kampung Bandan akan dijadikan Depo mass rapid transit (MRT) Fase II.

"Beberapa kali rumah petak yang berada di sekitar rel kertea api terjadi kebakaran. Kawasan itu, wilayah PT KAI, maka berkali-kali kita minta tolong bantaran rel itu diamankan," ujar Djarot.

Dia menegaskan, PT KAI telah menyetujui secara prinsip lahan Kampung Bandan untuk MRT. Namun, lahan ini masih dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh PT KAI sejak 15 tahun lalu. Terlebih, beberapa kawasan di Kampung Bandan ini telah diokupasi warga untuk dijadikan hunian liar.

"Sebagaimana besar sudah diokupasi oleh warga, termasuk pemukiman yang terbakar kemarin. Beberapa bedeng itu dalam jalur PT KAI. Makanya, PT KAI saya minta untuk mengamankan asetnya. Nanti wali kota akan mendata yang tinggal di situ, apakah dia pengontrak atau memang rumahnya di situ, kalau memang itu sudah kena, maka kami akan sediakan rusun. Makanya kami bangun banyak rusun," katanya.

Dikatakan Djarot, PT MRT Jakarta menargetkan penyelesaian MRT Fase I dari Lebak Bulus ke Bundaran HI mencapai 90 persen pada akhir tahun 2017. Sehingga, pada Juli 2018, MRT Fase I itu bisa diujicobakan. Namun, sebelum Fase I beroperasi pada Maret 2019, Pemprov DKI Jakarta meminta agar MRT Fase II segera dibangun.

"Fase I untuk pekerjaan sipil itu, sampai Juli 2018 sudah selesai. Kalau Fase I selesai, maka bisa dimulai Fase II. Sekarang tinggal menunggu kesiapan MRT, kalau bisa tahun depan bisa langsung dikerjakan. Sehingga berbarengan, tidak menunggu Fase I selesai. Jadi bisa paralel. Sebetulnya sih, konsepnya jadi satu, MRT jalur Utara Selatan," jelasnya.

Belum Ada MoU

Vice President Komunikasi Korporat PT KAI (Persero), Agus Komarudin mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail rencana pembangunan Depo MRT di Kampung Bandan. Namun, PT KAI menyetujui pembangunan Depo MRT itu di Kampung Bandan.

Diakuinya, PT KAI belum menandatangani bentuk kerjasama apapun dengan Pemprov DKI Jakarta atau dengan PT MRT Jakarta terkait pembangunan Depo MRT di Kampung Bandan. Sehingga, pihaknya belum mengetahui titik mana saja yang akan digunakan Pemprov DKI untuk pengembangan jalur MRT Fase II yang menggunakan lahannya.

"Jadi bentuk kerjasamanya, seperti MOU itu belum ada. Sebenarnya jauh sebelum ada MRT, 10 sampai dengan 15 tahun lalu, beberapa bagian lahan di Kampung Bandan ada yang dikerjasamakan dengan pihak ke tiga. Makanya kami belum mengetahui titik lokasi untuk depo MRT, dimana posisinya," ungkapnya.

Saat ditanya soal penyerahan HPL lahan itu, pihaknya enggan berspekulasi lebih jauh sebelum adanya nota kerjasama kedua pihak. Baik antara PT KAI dengan Pemprov DKI Jakarta atau antara PT KAI dengan PT MRT Jakarta. Hanya saja, pihaknya memastikan tidak akan melepas aset miliknya kepada siapapun.

Sementara itu, Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar menjelaskan, 1.500 kepala keluarga masih mengusai lahan di Kampung Bandan, Jakarta Utara. Lahan milik PT KAI di Kampung Bandan, Jakarta Utara, yang akan dijadikan depo Mass Rapid Transit (MRT) jalur Selatan-Utara ini masih dihuni 1,500 kepala keluarga (KK).

"Ada pemukim yang kami identifikasi itu sekitar 1.500 KK," ujar kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/9)

William menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah memerintahkan jajarannya untuk segera membebaskan lahan tersebut dan merelokasi warga di sana.

"Itu segera dicarikan mekanisme untuk penghunian kembali sehingga kawasan itu bisa benar-benar bebas untuk dimanfaatkan sebagai depo Kampung Bandan," kata dia.

Ditempat yang sama, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Silvia Halim mengatakan, pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan MRT Fase 2 Bunderan HI-Kampung Bandang tak keberatan lahannya digunakan. Menurutnya, ada 29 pemilik lahan yang sudah diajak berembung dalam konsultasi yang diadakan PT MRT Jakarta bersama lurah dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait. pin/P-5