Kasus Montara di Laut Timor

Ada yang patut diapresiasi, di tengah gersangnya rasa tanggung jawab korporasi ekstraktif terhadap lingkungan hidup di mana pada Maret 2018 pemerintah RI tegas memboikot investasi PT TEP sebelum menuntaskan tanggung jawab lingkungan akibat bocornya kilang Montara. Tragedi ini membuat ratusan ribu rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) sembilan tahun belakangan dirundung malapetaka.

Ini termasuk ledakan kilang minyak terburuk dalam sejarah Australia (one of Australia'sworst oil disasters) yang dioperasikan PT TEP Australasia Pty Ltd. Tumpahannya mencapai wilayah teritorial Indonesia dan mencemari 13 perairan kabupaten/kota di NTT. Bagi Indonesia, kejadian itu membawa dampak kerusakan lingkungan yang besar, di antaranya kerusakan hutan mangrove seluas 1.200 hektare.

Kerusakan padang lamun seluas 1.400 hektare, dan kerusakan terumbu karang seluas 700 hektare (sumber: data Kemenko Kemaritiman). Belum lagi merebaknya penyakit kulit yang dialami warga NTT akibat pencemaran lingkungan laut tersebut. Sebelum meledaknya kilang minyak Montara pada Agustus 2009, sebuah desa di Kupang, NTT, bisa menghasilkan lebih dari 500 ribu ton rumput laut per tahun.

Rumput laut yang dihasilkan pun terbaik. Pada tahun 2008, rumput laut di Kupang dihargai 23.000 rupiah perkilogram. Pascaledakan kilang minyak, produksi rumput laut terjun bebas. Pada tahun 2010 hingga 2014, produksi rumput laut warga nol ton per tahun. Pada 2015 produksi rumput laut kembali diperjuangkan warga, tapi hanya mampu 200 ribu ton dengan harga 500 rupiah perkilogram.

Tahun 2016, produksi rumput laut pun tak mampu lagi dipertahankan. Produksi kembali jadi nol ton per tahun. Pada tahun 2015, Aliansi Pengacara Australia merilis laporan berjudul "After the Spill." Laporan tersebut merinci lebih dari 250 halaman dampak pada komunitas kecil dan miskin di wilayah Indonesia akibat ledakan kilang Montara.
Halaman Selanjutnya....