Jepang-Filipina Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

MANILA - Kepala pertahanan Jepang dan Filipina sepakat untuk meningkatkan hubungan militer bilateral atas keprihatinan bersama yang didorong oleh situasi keamanan yang semakin parah dalam sengketa wilayah masing-masing dengan Tiongkok.

Kedua pejabat tersebut bertemu di tengah serangkaian kunjungan ke Manila dalam beberapa hari terakhir oleh sekutu asing dan mitra baru dalam kerja sama militer yang diperluas dengan Filipina.

Kunjungan tersebut termasuk kedatangan Laksamana Samuel Paparo, perwira tinggi militer Amerika Serikat (AS) di Pasifik, dan persinggahan kapal induk Prancis, Charles de Gaulle, beserta kelompok kapal pendukungnya.

Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, tiba di Manila selama akhir pekan, dua bulan setelah Senat Filipina meratifikasi perjanjian pertahanan baru dengan Tokyo.I.

“(Menhan Filipina, Gilberto Teodoro Jr) dan saya sepakat bahwa lingkungan keamanan di sekitar kita menjadi semakin parah dan bahwa kedua negara sebagai mitra strategis perlu lebih meningkatkan kerja sama dan kolaborasi pertahanan guna menjaga perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik di tengah situasi seperti ini,” kata Nakatani dalam konferensi pers bersama dengan Menhan Teodoro di Manila pada Senin (24/2) lalu.

Baik Manila maupun Tokyo harus memperdalam kerja sama bilateral demi merasakan manfaatnya, kata Nakatani.

“Pertemuan ini merupakan pertukaran pandangan mengenai isu keamanan regional di Indo-Pasifik, situasi di Laut Tiongkok Timur (LTT) dan Laut Tiongkok Selatan (LTS), dan yang terpenting mengenai inisiatif bersama kita untuk bergerak maju, tidak hanya pada peningkatan keamanan bilateral, tetapi juga dalam mempromosikan kemitraan industri pertahanan yang berkelanjutan, bermanfaat secara ekonomi, dan berkelanjutan,” kata Menhan Teodoro.

Jepang, tidak seperti Filipina, tidak memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok yang luas di LTS. Namun, Tokyo memiliki sengketa terpisah dengan Beijing atas sekelompok Kepulauan Senkaku (Diaoyu) yang tidak berpenghuni di LTT.

Klaim Palawan

Sementara itu pada Rabu (26/2) dilaporkan bahwa warga Filipina yang marah telah menggunakan media sosial untuk membantah klaim daring Tiongkok yang menyatakan bahwa Provinsi Palawan, tempat Beijing dan Manila berselisih mengenai terumbu karang yang disengketakan, secara historis merupakan bagian dari Tiongkok. Provinsi kepulauan terbesar di Filipina ini terletak di antara LTS dan Laut Sulu.

Pulau utama Palawan berada di luar apa yang disebut sembilan garis putus-putus yang digunakan Beijing pada petanya untuk mengklaim hak bersejarah atas area yang luas di wilayah tersebut, tetapi beberapa terumbu karang dan beting berada di dalamnya.

Baru-baru ini, ramai unggahan muncul di berbagai platform media sosial Tiongkok termasuk Weibo, Douyin, dan Xiaohongshu yang mengklaim bahwa Palawan sebenarnya adalah Pulau Zheng He, yang dinamai menurut nama seorang penjelajah Tiongkok kuno yang terkenal dan merupakan bagian dari Tiongkok di masa lalu.

Pengguna internet Tiongkok juga mengklaim bahwa Laksamana Zheng He, yang memimpin ekspedisi ke seluruh Asia dan Afrika selama awal Dinasti Ming pada abad ke-15, mampir ke pulau itu berkali-kali dan pulau itu dinamai menurut namanya sebagai tanda penghormatan.

“Semua wilayah yang disengketakan harus diambil kembali,” tulis postingan di platform Douyin.

Beijing sejauh ini belum secara terbuka mengklaim Palawan. Meskipun platform-platform Tiongkok tersebut bukan saluran resmi pemerintah, media sosial di Tiongkok diawasi dan dikontrol secara ketat.

Sejarawan Filipina menolak klaim pengguna media sosial Tiongkok itu bahkan menyatakan tidak ada bukti sejarah yang jelas bahwa armada Zheng He pernah singgah ke kepulauan di Filipina yang ada tepi timur LTS.

Sedangkan Palawan Daily News yang mengutip pernyataan seorang analis keamanan mengatakan bahwa taktik serupa dengan membanjiri media sosial dengan narasi palsu untuk menciptakan kebingungan, kemudian mendorong sentimen nasionalis untuk membenarkan ekspansi dan menggunakan tekanan diplomatik dan maritim untuk menguji respons internasional, pernah digunakan sebelumnya oleh Tiongkok. RFA/BenarNews/I-1