Jangan Politisasi Penetapan Calon

Jakarta - Penetapan tersangka calon kepala daerah oleh penegak hukum, jangan dipolitisasi. Apalagi sampai diintervensi. Itu proses hukum biasa yang memang harus dilakukan. Bahkan, bagi publik, itu sangat baik.

Karena jika calon kepala daerah sudah jadi tersangka sebelum terpilih, setidaknya masyarakat tidak mendapat pemimpin bermasalah.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menanggapilangkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan segera mengumumkan kepala daerah yang akan jadi tersangka kasus korupsi, di Jakarta, Kamis (15/3).

Menurut Kaka, seperti diketahui, komisi anti rasuah kembali menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka. Kali ini, calon kepala daerah di Maluku Utara.
Halaman Selanjutnya....