Jalan Tol dan Non-Tol Siap Hadapi Natal dan Tahun Baru 2025

Dody Hanggodo dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU). Dody yang memimpin kementerian terkait urusan infrastruktur itu dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu di Istana Negara, menggantikan Menteri Basuki Hadimuljono yang kemudian diangkat menjadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN).

Kementerian PU dipecah dua menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Terkait tugas dan program kerja Kementerian PU secara luas, mendukung program swasembada pangan nasional, menopang kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta persiapan menghadapi libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, berkesempatan mewawancarai Menteri PU, Dodu Hanggodo, di sejumlah kesempatan. Berikut petikannya.

Bagaimana persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru oleh Kementerian PU?

Kementerian PU memastikan kesiapan jaringan jalan nasional (non-tol) di Indonesia sepanjang 47.603 km dengan kondisi mantap 93,88 persen dan jalan tol yang sudah operasional sepanjang 3.020,5 km.

Guna mendukung kelancaran lalu lintas selama masa Nataru 2024/2025 juga dilakukan penambahan ruas tol yang beroperasi pada tahun 2024 di Pulau Jawa sepanjang 47,6 km dan Pulau Sumatera sepanjang 148,9 km.

Kementerian PU berkomitmen dan terus berupaya untuk meningkatkan layanan transportasi jalan melalui penambahan panjang jalan non-tol dan jalan tol, peningkatan kemantapan jalan, termasuk zero pothole dan rehabilitasi jalan serta peningkatan konektivitas antarmoda melalui pembangunan akses pelabuhan dan bandara serta peningkatan dan integrasi sistem jaringan jalan nasional dengan jalan daerah.

Ruas tol mana saja yang ditambahkan?

Penambahan ruas tol beroperasi di Pulau Jawa adalah Tol Cimanggis–Cibitung Seksi 2B Cikeas–Cibitung sepanjang 19,7 km, Tol Cibitung–Cilincing (Junction Cibitung) sepanjang 0,4 km, Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Seksi 1.1 Kartasura–Klaten sepanjang 22,3 km, dan Tol Serpong–Balaraja Seksi 1B CBD–Legok sepanjang 5,3 km.

Untuk penambahan ruas tol beroperasi di Pulau Sumatera adalah Tol Indrapura–Kisaran Seksi 2 Lima Puluh–Kisaran sepanjang 32,6 km, Tol Pekanbaru–Padang Segmen Bangkinang–XIII Koto Kampar sepanjang 36,6 km, Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Seksi 3 Tebing Tinggi–Dolok Merawan dan sebagian Seksi 4 Dolok Merawan–Sinaksak sepanjang 45,6 km, dan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 3 Segmen Bayung Lencir–Tempino sepanjang 34,1 km.

Di samping itu, terdapat beberapa ruas tol fungsional sementara yang dibuka untuk umum guna mendukung arus mudik Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Panjang ruas tol fungsional sementara adalah 120,4 km dengan rincian Pulau Jawa 29,98 km dan Pulau Sumatera 90,42 km.

Adapun ruas tol fungsional sementara di Pulau Jawa adalah Tol Jakarta Cikampek II Selatan Seksi 3 Segmen Kutanegara–Sadang sepanjang 8,5 km, Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Seksi 1.2 Segmen Klaten–Prambanan sepanjang 8,6 km, Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 Gending–Krakasan sepanjang 12,9 km.

Sementara untuk ruas tol fungsional di Pulau Sumatera adalah Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 24,6 km, Tol Binjai–Langsa Seksi 3 Tanjung Pura–Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung–Indrapura sepanjang 10,1 km, dan Tol Pekanbaru–Padang Seksi 1 Padang–Sicincin sepanjang 36,6 km.

Guna menambah kelancaran arus lalu lintas di jalan tol juga telah dilakukan peningkatan kapasitas pada ruas Tol Jakarta–Cikampek dari tiga lajur menjadi empat lajur di KM 50+400–KM 66+700 A (16,3 km) dan KM 61+500–KM 49+700 B (11,8 km). Selain itu juga rekayasa marka pada KM 72 ruas Tol Jakarta–Cikampek sehubungan dengan pelebaran jalan yang dilakukan di ruas Tol Cikopo–Palimanan dan pemasangan Lane Control Signal di KM 46–KM 71 serta tambahan lajur dari 2 menjadi 3 di KM 71–KM 110.

Kami memastikan seluruh jalan nasional fungsional tidak ada lubang, rambu dan marka terpasang lengkap, serta memastikan tidak ada kegiatan perbaikan jalan, baik jalan tol maupun non-tol selambat-lambatnya pada H-10 atau 15 Desember 2024.

ANTARA/HO - Kementerian PU

Selain tol, kesiapan apa untuk yang lainnya?

Kementerian PU juga mendirikan 393 Posko Nataru pada jalan nasional di titik yang telah ditentukan bersama instansi terkait dan menyiapkan 440 unit alat berat dan 137 titik material untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor dan banjir pada ruas-ruas jalan nasional. Selain itu juga tersedia 124 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di seluruh ruas jalan tol di Indonesia untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol.

Kemarin, Presiden Prabowo meresmikan flyover Madukoro Kota Semarang yang dibangun Kemen PU. Seberapa efektif proyek ini?

Pembangunan flyover Arteri Madukoro dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DIYogyakarta sejak April 2023 hingga Mei 2024 dengan biaya 198,9 miliar rupiah. Flyover ini memiliki panjang 221 meter dan lebar 19 meter dengan 2×2 lajur.

Alhamdulillah, semua target awal pembangunan flyover ini untuk mengatasi kemacetan dan efisiensi biaya dapat kami kerjakan. Sejak Mei 2024 sudah mulai digunakan masyarakat.

Dengan adanya flyover Madukoro diharapkan dapat mengurai kemacetan terutama di Simpang Arteri pada jalur vital Pantura, termasuk ke arah Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Mas serta mengurangi risiko kecelakaan karena arus lalu lintas lebih terkontrol dan terpisah untuk arah yang berlawanan.

Selain itu, pembangunan flyover ini juga mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobodur–Yogyakarta–Prambanan. Efisiensi biaya operasional kendaraan juga dapat mencapai 119.600 rupiah/jam, yang semula 193.800 rupiah/jam menjadi 74.200 rupiah/jam.

Bagaimana progres Tol Semarang–Demak?

Progres pembangunan jalan Tol Semarang–Demak sampai saat ini mencapai 20 persen. Dengan menggunakan bambu, cerucuk bambu, kemudian teknologi baru ini direncanakan selesai di 2027 sehingga mengatasi kemacetan dan banjir. Proyek ini merupakan salah satu proyek infrastruktur yang diprioritaskan oleh pemerintah.

Tol Semarang–Demak kami lagi proses, banyak kok (infrastruktur). Basic-nya yang utama supaya kehidupan masyarakat Jateng jauh lebih baik.

Sejauh mana efektifnya infrastruktur Jateng menopang ketahanan pangan?

Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah (Jateng) memang ditujukan, salah satunya untuk menopang ketahanan pangan.

Yang utama, fokus Pak Presiden kan ketahanan pangan. Nah, Jateng salah satu lumbung pangan. Pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Jateng memang dimaksudkan agar kehidupan dan perekonomian masyarakat bisa jauh lebih baik, di antaranya dengan ketahanan pangan.

Jadi, enggak cuma ngomong jalan air, hanya irigasi, tapi juga konektivitas jalan. Jangan sampai petani di ujung dunia panennya enggak bisa ke kota gara-gara jalannya enggak ada.

Oleh karena itu, berbagai proyek infrastruktur di Jateng dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian PU, di antaranya Jalan Tol Semarang–Demak, dan jembatan layang Madukoro Semarang.

Presiden Prabowo memang memprioritaskan swasembada pangan dari sejumlah prioritas lainnya yang harus didukung berbagai sektor, salah satunya infrastruktur.

Yang paling utama nomor satu itu swasembada pangan. Di sini (Indonesia, red) beras adalah makanan pokok. Kita enggak makan beras (nasi), belum (merasa) makan. Beras sampai langka, Pak Prabowo enggak mau terjadi begitu.

Berapa anggaran Kemen PU tahun 2025?

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-867/MK.02/2024, mengenai Penyampaian Alokasi Anggaran K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Kementerian PUPR sebesar 116,23 triliun rupiah.

Berdasarkan Kesepakatan Pemisahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), serta dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi masing-masing K/L, jumlah tersebut kami bagi sebesar 110,95 triliun rupiah untuk Kementerian PU.

Bagaimana kesiapan Kementerian PU dalam mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo?

Pada prinsipnya, Kementerian PU siap mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Dari awal kami sampaikan, Kementerian PU ini tukangnya.Kita menyiapkan air untuk irigasinya, Kementerian Pertanian yang menyiapkan sarana produksinya.

Kementerian PU dalam mendukung swasembada pangan pada tahun 2025 akan melakukan peningkatan luas tanam melalui optimalisasi IP salah satunya dengan penyediaan air irigasi dari bendungan eksisting dengan target seluas 8.994 hektare.

Dari APBN 2025 bagaimana dengan program padat karya yang bisa mengangkat ekonomi orang kecil?

Saya berharap pelaksanaan Program Padat Karya dan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) akan terus dilanjutkan pada TA 2025,termasuk Inpres Irigasi dan Inpres Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Terkait program padat karya, saat ini sedang menunggu verifikasi dari BPKP. Harapan kami, dalam minggu ini bisa segera selesai. Untuk Inpres Jalan Daerah, Irigasi, Air Minum dan Limbah, harapan kami juga dapat disetujui. Kami sudah melakukan diskusi di awal dengan Bappenas, harapan kami dalam minggu ini juga, ketiga Inpres tersebut sudah dapat dipastikan (keputusannya).

“Kementerian PU pada hari ini fokus terhadap program-program 2025, sehingga apa yang sudah kita programkan bisa kita jalankan. Namun, seluruh infrastruktur yang sudah kita programkan harus di-review dan mendapatkan persetujuan BPKP, baru setelahnya akan masuk ke APBN P TA 2025. Harapannya semoga disetujui agar bisa segera dilaksanakan.

Kita baru memperingati Hari Anti Korupsi setiap tanggal 9 Desember. Kemen PU termasuk kementerian dengan anggaran terbesar. Bagaimana Anda mencegah korupsi di lingkup Kementerian PU?

Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Intern di Kementerian PU, tetapi harus didukung dan dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh lapisan Unit Organisasi, Unit Kerja, hingga ke tingkat Balai/Satker serta terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait.

Kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dan menciptakan reputasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai entitas yang terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat.

Seluruh insan PU harus terus berkomitmen untuk menghilangkan paradigma kebocoran dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Integritas pegawai memiliki peran penting dalam menciptakan organisasi yang kredibel dan akuntabel.

Kata-kata kebocoran ini selalu didengungkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Oleh karena itu, saya berharap ini menjadi fokus kita yang utama, kebocoran.

Saya mengajak seluruh Insan PU untuk terus berkomitmen agar Kementerian PU yang telah mendapatkan kepercayaan dari Presiden serta masyarakat Indonesia, memang pantas menyandang sebagai kementerian yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan dapat diandalkan.

Saya sampaikan, orang yang berintegritas merupakan orang yang pola pikir, perasaan, perkataan, dan perbuatannya sesuai dengan semua norma yang ada, dan saya sampaikan bahwa integritas itu tanpa batas.

Bagaimana respons Anda memperingati hari disabilitas internasional khususnya terkait Kemen PU?

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen mendorong penyelenggaraan infrastruktur yang sesuai dengan standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan.

Penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas masih harus terus ditingkatkan. Sebagai pembina bidang jasa konstruksi,Kementerian PU telah menginisiasi prinsip pengarusutamaan gender (PUG) agar infrastruktur memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak, dan difabel.

Penerapan prinsip PUG dalam pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta masyarakat hukum adat, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Kementerian PUPR sendiri terus berupaya mengadopsi prinsip PUG dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan, diantaranya dalam renovasi stadion olahraga, pembangunan dan renovasi sekolah/perguruan tinggi, pembangunan dan renovasi pasar, hingga pembangunan infrastruktur dasar di IKN. Fasilitas ramah disabilitas yang dikedepankan dalam pembangunan berbagai infrastruktur tersebut antara lain ramp akses, toilet disabilitas, jalur pemandu (guiding dan warning block), dan parkir disabilitas.

Gedung kantor Kementerian PU sendiri sudah bisa menjadi contoh bangunan yang aksesibel bagi semua. Sudah ada jalur pemandu, ramp, parkir, toilet, hingga lift khusus disabilitas.

Saya berharap setiap pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga dapat menjadikan pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi kaum disabilitas sebagai salah satu prinsip utama dalam penyediaan fasilitas publik di setiap wilayah.

Perencanaan dan pembangunan fasilitas publik yang aksesibel bagi semua khususnya, terutama bagi kaum disabilitas, perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya. Kami dari pemerintah pusat juga siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkannya.

Kementerian PU membangun terowongan Silaturahim Masjid Istiqlal–Gereja Katedral yang kemarin diresmikan Prabowo. Apa tujuannya?

Keberadaan Terowongan Silahturahim ini bertujuan untuk memudahkan akses jemaah antarbangunan ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir hingga dapat menampung 800–1.000 kendaraan tanpa mengganggu arus lalu lintas.

Harapannya ke depan, jemaah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral dapat memanfaatkan bersama dan memeliharanya dengan baik serta semakin mempererat kerukunan dan toleransi antar-umat beragama di Indonesia. Di dalam terowongan juga terdapat galeri diorama yang menceritakan hubungan toleransi antar-umat beragama di Tanah Air.

Bagaimana perkembangan dan masa depan pembangunan IKN?

Selesai semua IKN paling lambat 2029, tapi kan juga melihat kondisi anggaran karena yang paling utama sekali itu adalah nomor satu swasembada pangan.

IKN berproses normal aja sih.Kan sudah sebenarnya fungsi IKN dilimpahkan ke otorita.Jadi, kita menyelesaikan kemarin di sisa kita aja di Kemen PU, berikutnya akan dialihkan ke otoritas.