Isu Seputar Anggaran

Padahal mereka telah diberi amanat untuk membahas setiap rupiah dalam RAPBN. Bahkan apabila perlu, gunakan hak konstitusional untuk tidak menyetujui proposal anggaran presiden. Ini sebagai bentuk evaluasi kritis, sehingga presiden dipaksa menggunakan APBN tahun sebelumnya.

Sementara itu, bagi fraksi-fraksi 'koalisi' pemerintah, tentu harus memberi argumen yang rasional, wajar, dan mencerdaskan agar proposal RAPBN presiden memang layak disetujui. Perdebatan-perdebatan tersebut, idealnya muncul setiap tahun saat pembahasan RAPBN, tidak hanya waktu musim kampanye seperti sekarang.

Dengan demikian, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat melihat uangnya digunakan penguasa. Hal tersebut sekaligus menegaskan, rakyat dilibatkan dalam setiap penentuan anggaran, bukan hanya berdasar pertimbangan rakyat membayar pajak. Rakyat benar-benar berdaulat atas negara ini sebagaimana dikatakan Rene Stourm dalam The Budget (1917).

Katanya, "The constitutional right which a nation possesses to authorize public revenue and expenditures does not originate from the fact that the members of the nation contribute the payments. This right is based on a loftier idea. The idea of sovereignty."

Halaman Selanjutnya....