Gus Halim: Bank Desa Bisa Tingkatkan Kesejahteraan di Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa keberadaan Bank Desa dapat meningkatkan kesejahteraan di desa.

"Saya yakin ini akan sangat luar biasa bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar kepada wartawan usai menghadiri acara Penyerahan Hasil Audit Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Lembaga Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (11/6).

Menurut Mendes PDTT, terdapat beberapa hal yang membuat keberadaan Bank Desa nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pertama, adanya pendampingan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, adanya dukungan yang optimal dari pemerintah setempat, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.

Di samping itu, Gus Halim menilai Bank Desa juga dapat berkembang secara optimal karena dia berada di setiap desa sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

"(Bank Desa) Sangat potensial kalau didukung oleh pemkab, pemprov, pusat, itu akan menjadi pesaing berat bank-bank lain," ujar dia.

Sebelumnya, Gus Halim telah menyampaikan keinginannya mewujudkan terbentuknya bank desa di sisa masa jabatannya. "Bank Desa yang sahamnya dimiliki oleh desa, kemudian dikembangkan dari desa oleh desa. Ini adalah mimpi yang bukan sangat terlalu jauh," kata dia.

Gus Halim bahkan mengaku sudah menyampaikan wacana pembentukan Bank Desa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan OJK telah menyatakan siap melakukan pendampingan.

Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan Bank Desa memungkinkan dikembangkan dari PT lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat kecamatan yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) LKD.

Berbeda dengan bank pada umumnya, menurut Mendes PDTT, Bank Desa berangkat dari modal yang dimiliki oleh desa dan keuntungannya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

"Kalau bank umum kan kembali ke pemiliknya, kalau pemiliknya BUMN kan kembali ke negara. Kalau ini enggak karena dibangun dari basis," kata dia. Ant/I-1