DPR Mendukung agar Anggaran KLHK Ditambah

Jakarta - Raker Komisi Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan jajarannya membahas kinerja selama 3 tahun, khususnya capaian yang telah diraih Kementerian LHK. Rapat yang digelar pada Rabu (24/1) itu dipimpin Ketua Komisi IV Eddy Prabowo dari Fraksi Gerindra.

Dalam raker ini DPR menilai, banyak kemajuan dan capaian yang telah diraih Kementerian LHK, terutama dalam penurunan sangat drastis kebakaran hutan, penegakkan hukum, perubahan iklim dan juga soal kontribusi ekonomi. "Kita apresiasi capaian 3 tahun Kementerian LHK," kata Eddy Prabowo. Karena itu lanjut Eddy, Pimpinan Komisi IV DPR dan juga anggota Badan Anggaran (Banggar), Andi Akmal menyatakan Kementerian LHK layak untuk mendapat tambahan anggaran lebih besar lagi dari yang diperoleh tahun lalu sebesar 8 triliun rupiah dan pada tahun 2016 yang hanya 6,4 triliun rupiah.

"Kami menyoroti capaian penerimaan bukan pajak atau PNBP KLHK senilai 4,9 triliun rupiah lebih yang berarti naik hampir 900 miliar rupiah dari tahun 2016." tambah Andi. Disoroti juga oleh Pimpinan dan anggota DPR tentang perlunya KLHK selalu kokoh dalam menegakkan hukum dimana sumberdaya alam betul-betul dijaga sebagai kekayaaan bangsa.

Perhutanan sosial juga menjadi perhatian, terutama oarena beberapa anggota DPR sduah melihat hasilnya di lapangan. Dalam Raker ini, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan capaian kinerja KLHK 2017 dalam bentuk evaluasi per kegiatan menurut format administrasi anggaran serta dijelaskan pula evaluasi capain sasaran fungsional politik program-program KLHK.

Mengenai kebakaran hutan dan lahan, hingga tanggal 31 Desember 2017, berdasarkan satelit NOAA18, jumlah titik api berhasil turun drastis dari 21.929 di tahun 2015, menjadi hanya 2.581 di tahun 2017.Sedangkan dari satelit TERRA/ AQUA (NASA) di periode yang sama, dari 70.971 titik panas di tahun 2015, menjadi hanya 2.440 di tahun 2017.

Mengenai penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat Karhutla, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata, merupakan wujud komitmen nyata pemerintah menindaktegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Menteri Siti Nurbaya juga mengungkapkan, pihaknya terus menggesa atau mensegerakan pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial. Per 18 Desember 2017, akses legal lahannya yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta ha dari target 4,38 juta ha hingga 2019.

Pemerintahan Jokowi telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10 persen dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan. sur/AR-3