DPR: Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024 Perlu Libatkan Pemerintah Arab Saudi

MEKAH - DPR RI sepakat untuk membentuk Pansus Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 dalam waktu dekat. Pansus akan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan ibadah haji, terutama terkait kerja sama dengan pihak Masyair (pelayanan) di Saudi Arabia.

Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menilai, evaluasi ini penting mengingat banyaknya keluhan dari jemaah haji terkait pelayanan yang tidak maksimal selama prosesi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Saya melihat bahwa harus ada evaluasi dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Saudi Arabia, terutama kepada pihak Masyair. Karena bagaimana pun juga penanganan di Armuzna sepenuhnya adalah kewajiban pemerintah Saudi Arabia. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah Indonesia meskipun banyak keluhan dari jemaah bahwa pelayanan dari pemerintah Indonesia tidak maksimal," ujar Selly di Mina, Mekah, Arab Saudi, Minggu (16/6), seperti dikutip Parlementaria.

Selly menyoroti berbagai masalah yang dihadapi jemaah haji di Mina, termasuk tenda-tenda yang penuh sesak, AC yang tidak berfungsi, penanganan makanan yang tidak sesuai, toilet yang tidak mencukupi, serta kurangnya fasilitas air dan air minum. Masalah-masalah ini, menurut Selly, merupakan tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia.

"Pelayanan di Mina banyak sekali (misalnya) tenda yang penuh sesak, banyak AC yang tidak berjalan, penanganan makanan yang tidak sesuai, toilet yang tidak memenuhi kebutuhan jemaah, dan fasilitas air yang sangat kurang, bahkan air minum juga tidak terpenuhi. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Halaman Selanjutnya....