Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

DK PWI Ingatkan Wartawan Taati Kode Etik untuk Hasilkan Jurnalisme Berkualitas

Foto : istimewa

Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat Sasongko Tedjo menggelar rapat secara daring dan luring di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

A   A   A   Pengaturan Font

Dewan Kehormatan PWI Pusat mengingatkan agar wartawan, khususnya anggota PWI, disiplin menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ketaatan pada KEJ sebagai wujud sikap profesional dalam menghasilkan produk jurnalisme (berita) berkualitas.

JAKARTA - Dewan Kehormatan PWI Pusat mengingatkan agar wartawan, khususnya anggota PWI, disiplin menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ketaatan pada KEJ sebagai wujud sikap profesional dalam menghasilkan produk jurnalisme (berita) berkualitas.

Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat Sasongko Tedjo menyampaikan hal itu, Selasa (21/11). DK PWI Pusat menyampaikan seruan tersebut setelah sehari sebelumnya, Senin (20/11) menggelar rapat secara daring dan luring yang dipusatkan di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rapat yang dipimpin Ketua DK PWI Pusat itu juga dihadiri Wakil Ketua DK Uni Z Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari serta anggota DK Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu, Helmi Burman Asro Kamal Rokan, Fathurrahman, dan Iskandar Zulkarnain.

Seruan tersebut merespons situasi terkini berkaitan dengan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terutama pasca pengumuman penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden, Selasa (14/11) lalu. Selain Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilu 2024 juga menjadi ajang pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pemilihan anggota legislatif (pileg).

Selain itu, DK PWI Pusat mencermati peningkatan jumlah pengaduan masyarakat atas pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik, termasuk situs berita, televisi, dan radio. Selama periode Januari-Oktober 2023, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers menerima 748 pengaduan. Pengadunya ialah masyarakat umum dan pihak yang merasa dirugikan oleh berita-berita media. Jumlah tersebut meningkat dari total 691 pengaduan sepanjang 2022.

Sebanyak 97% pelanggaran terhadap UU Pers dan KEJ dilakukan oleh media daring/digital. Jenis pelanggarannya mayoritas (60%) berupa tidak uji informasi, termasuk verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi. Selebihnya, berita mengutip sumber yang tidak tepercaya/kredibel (20%), provokasi/eksploitasi seks (10%), dan hoaks (10%).
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Sriyono
Penulis : -

Komentar

Komentar
()

Top