Distribusi Elpiji 3 Kg Belum Optimal, Warga Kesulitan Mendapatkan Gas

JAKARTA - Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga telah menetapkan kebijakan pembelian elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Namun di sejumlah wilayah DKI Jakarta, kebijakan ini belum berjalan optimal. Seperti di Palmerah Barat, Jakarta Barat, warga masih kesulitan mendapatkan gas melon meskipun sudah mengantre berjam-jam.

Tingginya permintaan dan terbatasnya jumlah agen resmi membuat sejumlah warga tidak kebagian gas elpiji 3 kg, meskipun pangkalan telah menerapkan aturan "satu orang, satu gas."

Salah seorang warga, Marianti (44), mengaku sudah beberapa hari kesulitan mendapatkan gas subsidi karena tempat biasa ia membeli kini tidak lagi menjualnya.

"Saya biasa beli di warung eceran dekat rumah karena lebih mudah, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Sekarang harus antre lama di pangkalan, tapi tetap tidak kebagian," ujarnya.

Marianti juga terpaksa menghemat penggunaan gas di rumahnya. Jika biasanya ia membeli dua kali dalam seminggu, kini harus cukup satu kali. Hal ini berpengaruh pada kebutuhannya untuk memasak sehari-hari. Ia berharap pemerintah bisa meningkatkan pasokan elpiji subsidi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Sementara itu, Yatmoko (39), seorang mantan pengecer gas elpiji 3 kg, mengaku keberatan dengan kebijakan ini. Warungnya selama ini menjadi tempat andalan warga untuk mendapatkan gas dengan mudah.

"Saya paling ambil untung cuma Rp4.000 per tabung, dan biasanya hanya stok 15 tabung gas. Sekarang keuntungan menurun karena tidak bisa jual lagi," ungkapnya.

Namun, ia berencana untuk mendaftarkan warungnya sebagai subpenyalur resmi agar tetap bisa menjual elpiji 3 kg sesuai aturan yang berlaku.

Kebijakan ini bertujuan baik, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan. Warga berharap stok elpiji subsidi bisa ditambah agar benar-benar tepat sasaran. Sementara mantan pengecer berharap ada solusi agar mereka tetap bisa berjualan tanpa melanggar aturan.