Pembangunan Desa | Aparatur Desa Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
Dana Desa Harus Tingkatkan Sejahterakan Masyarakat
Foto : KORAN JAKARTA/FADHOLI
PENGENTASAN KEMISKINAN | Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto sesuai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Penguatan Padat Karya Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Desa di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (14/5). Hadir mendampingi Presiden di antaranya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyampaikan, Aparatur Pemerintahan Desa ini nanti nya akan terlindungi oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
"Kami hadir untuk memastikan seluruh pekerja di Indonesia termasuk para aparat desa sudah terlindungi, dan kami mengapresiai seluruh pihak khususnya Kemendagri yang terus berupaya mendorong seluruh aparat desa dan lingkupnya mendapatkan kesetaraan perlindungan jaminan sosial seperti halnya pegawai ASN," ungkap Agus.
Berbagai perlindungan yang diberikan bagi Aparatur Pemerintah Desa merupakan tindaklanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman sekaligus Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan lalu, tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa.
Seperti diketahui, kerja sama yang dijalin ini memungkinkan seluruh aparatur pemerintahan desa yang tersebar di 74.957 desa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan agar selalu aman dan nyaman. fdl/E-3
Penulis : Muhamad Umar Fadloli
Komentar
()Muat lainnya