Daerah Harus Putar Otak, Pemda Perlu Kreatif Gali Potensi Pendapatan di Tengah Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) perlu berinovasi menggali berbagai potensi daerah guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Selama ini, daerah turut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata dan berkelanjutan.

"Pemerintah harus kreatif menggali lagi potensi daerah yang ada untuk menggerakkan pendapatan asli daerah," ujar Pakar ekonomi dari Universitas Mataram Ihsan Ro'is di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2).

Ihsan menuturkan bila pendapatan asli daerah bisa ditingkatkan, maka kebergantungan daerah terhadap pusat bisa turun. Terlebih lagi, Kementerian Keuangan telah menerbitkan kebijakan terkait pemangkasan dana transfer ke daerah senilai 50,59 triliun rupiah sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Pemangkasan anggaran itu dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

Ihsan mencontohkan NTB perlu mengoptimalkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi daerah tersebut. Selama ini, NTB menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia yang selalu surplus menghasilkan beras, jagung, dan sapi.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat pada triwulan IV 2024, distribusi lapangan usaha pertanian terhadap produk domestik regional bruto PDRB sebesar 20,06 persen. Sedangkan, lapangan usaha perdagangan sebanyak 14,47 persen dan sektor pertambangan menyumbang 19,02 persen terhadap angka PDRB.

"Potensi pariwisata juga didongkrak untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Nusa Tenggara Barat mesti berkolaborasi dengan Bali dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur untuk mengembangkan sektor pariwisata," kata Ihsan yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tersebut.

Pada asumsi dasar makro APBN 2025, pemerintah pusat sudah menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini sebesar 5,2 persen. Target itu lebih tinggi ketimbang realisasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2024 yang hanya sebesar 5,03 persen.

Konsumsi Masyarakat

Pada kesempatan lain, Research Analyst Mirae Asset Sekuritas, Abyan Habib Yuntoharjo menyampaikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat menopang daya beli masyarakat pada kuartal I-2025. Dia menyebut dua program pemerintah yang dapat menopang daya beli masyarakat di kuartal I-2025 yaitu bantuan beras 10 kg dan diskon tarif listrik 50 persen bagi masyarakat kurang mampu.

"Pemerintah masih berupaya mendorong daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah melalui beberapa kebijakan, seperti bantuan sosial dan diskon tarif listrik," ujar Abyan dalam Media Day: February 2025 bertajuk Consumer Trends for the 2025 Fasting Month di Jakarta, Kamis (13/2).

Dia menjelaskan saat ini penyaluran bantuan beras mengalami penundaan untuk menjaga stabilitas harga gabah petani, dan baru akan dilanjutkan setelah Lebaran pada April 2025.

Sementara itu, dia menilai diskon tarif listrik telah memberikan dampak signifikan dengan potensi penghematan 150-170 ribu rupiah per bulan bagi masyarakat penerima manfaat.

Selain itu, dia menyebut daya beli kelas menengah ke bawah juga dapat tertopang oleh program perlindungan sosial yang mencapai 38,6 triliun rupiah, termasuk kebijakan menunda kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen.