Celah Obligasi Daerah

Oleh Ronny P Sasmita

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 atau sepanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo, kebutuhan dana infrastruktur prioritas ditaksir 4.796 triliun rupiah. Hanya, ternyata kemampuan pendanaan melalui belanja negara dan daerah tak sampai separuhnya, hanya 41,3 persen atau 1.978 triliun rupiah. Itu pun baru sebatas hitung-hitungan di atas kertas.

Kenyataan lainnya, dilihat dari realisasi tahun 2015 hingga perencanaan pendanaan tahun 2017, total dana infrastrukturbaru sekitar 990 triliun. Memang masih ada dua tahun tersisa untuk memenuhi. Tapi, tampaknya akan terasa sangat berat untuk mengejar target tersisa hampir 1.000 triliun.

Di sisi lain, kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga tidak mampu menutupi kekurangan tersebut. Perusahaan-perusahaan pelat merah diperkirakan hanya bisa menyumbang 1.066 triliun (22,2 persen) dari total kebutuhan. Jadi, mau tak mau, harapan besar pada swasta untuk menutupi kekurangan tersebut.

Dengan kondisi itu, belakangan mulai banyak daerah mengeluh soal pembiayaan infrastruktur di luar APBN dan APBD. Ini mengingat memang terdapat keterbatasan kapasitas fiskal di banyak daerah. Calon-calon kepala daerah hendaknya mulai melirik opsi-opsi pembiayaan yang mungkin. Jika tidak, kondisi akan tetap sama dan lemparan wacana obligasi daerah akan tinggal kenangan.
Halaman Selanjutnya....