Memungkas Korupsi, Menangguk Kemakmuran

Jamie Pavlik, Robin Grier, dan Kevin Grier mengawali makalah mereka berjudul "Two birds with one stone: Reducing corruption raises national income.", di Social Science Quarterly, edisi Maret 2023, dengan dua kutipan. Kutipan pertama, berasal dari Jim Kim (2013), kurang lebih "di negara sedang berkembang, korupsi adalah musuh utama masyarakat.". Kim kemudian menjadi presiden Bank Dunia ke-12 di tahun 2012, setelah diusulkan oleh Barack Obama. Kim juga menyitir Soeharto yang mengatakan "Apa yang Anda sebut korupsi, bagi kami adalah nilai-nilai (ke)-keluarga-(an)."

Menurut Pavlik dkk, melawan korupsi membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan harus sinambung tanpa kenal lelah. Namun bila hal ini benar-benar lakukan lebih dari 10 tahun, maka pendapatan per kapita negara tersebut dapat meningkat 20%-25%. Artinya, ada hasil yang sangat besar bila konsisten melawan korupsi. Studi mereka juga menggarisbawahi bahwa ada sejumlah negara yang mencapai lompatan signifikan melawan korupsi di periode awal, namun lompatan tersebut tidak lagi berlanjut setelah melewati masa 5 tahun. Artinya, kencang di awal tapi kemudian melembek dan stagnan kemudian.

Untuk Indonesia, ini tak pelak segera menyasar ke pertanyaan seberapa besar keseriusan negara untuk memberantas korupsi. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, kini telah berusia 20 tahunan. Apakah gerakan reformasi anti korupsi telah memberikan hasil? Sebagai gambaran, merujuk data Bank Dunia, PDB per kapita (harga berlaku) Indonesia tahun 2002 adalah USD 888,9 lalu lima tahun kemudian menjadi USD 1840,3, di tahun 2012 naik ke USD 3.668,2. Dan di tahun 2021 sudah sebesar USD 4.332,7. Jelas besaran kenaikan PDB per kapita ini melampaui rentang prediksi Pavlik dkk. Apakah ini dapat disimpulkan sebagai hasil dari keseriusan dalam memberantas korupsi? Masih kuat keraguan untuk mengiyakan.

Sebagai gambaran, secara umum, pertumbuhan ekonomi nasional selama ini juga disumbang oleh ekspor komoditas. Namun hasil perhitungan tim Perkumpulan PRAKARSA (2019) menyebutkan aliran keuangan gelap (illicit financial flows) komoditas unggulan Indonesia mencapai USD 142,07 miliar selama 1989-2017, yang terdiri dari aliran masuk dengan cara over-invoicing USD 101,49 miliar dan aliran keluar sebesar USD 40,58 miliar dengan cara under-invoicing. Komoditas unggulan tersebut adalah batubara, tembaga, minyak sawit, karet, kopi, dan udang-udangan. Ini menandakan bahwa ekspor komoditas meningkat tapi begitu pula halnya dengan praktik-praktik curang di seputar aktivitas ekspor itu sendiri. Maka tidak aneh bila ada bahwa ada daerah atau provinsi yang ekonominya tetap kuat dan tumbuh, sekalipun korupsinya parah. Keduanya seperti berjalan secara simultan.

Tentu butuh kajian lebih serius untuk memastikan kontribusi kehadiran lembaga pemberantasan korupsi, seperti KPK, untuk pertumbuhan taraf hidup masyarakat. Dalam kategori umur manusia, usia 20-an tahun telah masuk usia dewasa dan harus dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri maupun tugas-tugasnya. Artinya, wajar bila ada pertanyaan apa buah dari gerakan pemberantasan korupsi? Yang belakangan terjadi justru banyak yang menilai bahwa kini terjadi adalah upaya pelemahan lembaga tersebut, bahkan diduga dari dalam komisi sendiri.
Halaman Selanjutnya....