BUMN Diminta Bantu Setop Impor Pangan

JAKARTA - Pemerintah meminta agar perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut berkontribusi aktif membantu pemerintah dalam upaya menghentikan produk-produk impor khususnya pangan di pasar dalam negeri.

Menteri BUMN, Erick Thohir, saat meluncurkan produk nasional NUSAKITA, milik PTPN 3, di Jakarta, Selasa (17/8), meminta BUMN pangan termasuk yang bergerak di sektor perkebunan agar melanjutkan reformasi struktural berkelanjutan di perusahaan. Reformasi itu diharapkan akan meningkatkan produktivitas, sehingga Indonesia bebas dari serbuan komoditas produk pangan impor dalam 5-6 tahun ke depan.

"Presiden sudah menargetkan agar dalam 5-6 tahun ke depan kita setop impor. Kita harus jadi negara produsen lagi dan meningkatkan produk ekspor, seperti gula dan jagung," kata Erick.

Dia pun meminta agar perusahaan BUMN mereposisi produk mereka agar tidak menjadi pesaing dan mematikan petani serta masyarakat sekitar. "BUMN harus mewadahi mereka dan kita harus meningkatkan income para petani. Sudah waktunya kita perbaiki pendapatan mereka. Mereka saudara kita," tegas Erick.

Perusahaan, katanya, semestinya membangun brand-brand lokal yang kuat dan berkualitas dan siap go global di mana para petani di dalamnya mendapat manfaat.

Kedaulatan Pangan

Pada kesempatan terpisah, Pakar Pertanian dari UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan langkah Menteri BUMN tersebut sangat baik dan perlu didukung untuk mencapai kedaulatan pangan.

"Langkah Menteri BUMN berkoordinasi dengan BUMN-BUMN itu sangat bagus untuk menuju zero impor demi mencapai kedaulatan pangan," kata Ramdan.

Komoditas yang perlu diutamakan, yaitu padi, jagung, dan kedelai. Padi jadi komoditas sangat vital karena makanan pokok, jagung bisa untuk pakan ternak, dan kedelai untuk tempe, tahu, dan seterusnya.

Kementerian BUMN, paparnya, perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membantu menekan harga sarana produksi yang bisa disubsidi. Kementerian BUMN juga harus memperbaiki manajemen tata kelola hulu sampai hilir agar menghasilkan komoditas yang efisien dan bernilai tambah.

"Termasuk membeli dari petani dengan harga pantas, jangan hanya menghitung biaya produksi, tapi juga ongkos tenaga kerja," katanya.

Upaya memacu petani dalam meningkatkan produktivitas itu karena Indonesia sudah 76 tahun merdeka, namun impor pangan pada semester I-2021 sudah mencapai enam miliar dollar AS.

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan BUMN bisa mendorong ketersediaan sarana prasarana produksi pertanian, seperti PT Pupuk Indonesia, dengan menjamin ketersediaan pupuk di lapangan dengan harga yang terjangkau oleh petani. Begitu pula PT l. Pertani bisa menjamin ketersediaan alat-alat pertanian di lapangan.

BUMN pun, lanjut Esther, bisa membina kelompok tani melalui program tanggung jawab sosial atau CSR-nya.

Khusus BUMN sektor perkebunan seperti PTPN, diharapkan mampu memberikan akses pasar ke petani. Mereka bisa menampung hasil panen berbagai komoditas perkebunan dari kelompok tani, seperti kopi, tebu, dan kakao.