Bulog Sulit Serap Gabah Petani dengan Harga di Bawah Biaya Produksi

JAKARTA - Pernyataan beberapa pihak terutama pejabat pemerintahan dan asosiasi yang seolah menyalahkan petani atau produsen sebagai salah satu pemicu kenaikan harga beras merupakan sikap kurang terpuji dari pejabat publik. Bahkan, terkesan pejabatnya tidak mengerti masalah dan cenderung mengambinghitamkan petani untuk membenarkan kebijakannya.

Kebiasaan pejabat publik yang cuci tangan dan melempar tanggung jawab ke pihak yang tidak berdaya itu seharusnya jadi pertimbangan Presiden dalam menempatkan pejabat negara sekaligus mencopot mereka kalau memang tidak kompeten.

Para pejabat yang cenderung menyalahkan petani itu mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Selasa (13/2), mengatakan para pejabat itu mungkin tidak paham atau tidak tahu kalau biaya produksi di petani sudah hampir tujuh ribu rupiah per kilogram (kg) untuk gabah kering panen (GKP).

"Pemerintah melalui Bulog tidak akan bisa menyerap hasil panen kalau menetapkan harga beli di bawah biaya produksi petani. Hal itu terjadi sebab pemerintah tidak bisa menjalankan peran untuk menstabilkan harga karena tidak punya cadangan beras," tegas Qomar.
Halaman Selanjutnya....