Pemerintah Harus Pastikan Program Bansos Redam Kesulitan Rakyat

JAKARTA - Upaya pemerintah mengimpor beras melalui Bulog yang disalurkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai belum efektif menstabilisasi harga pangan. Bahkan beras subsidi yang diperuntukkan buat rakyat yang kurang mampu, malah banyak disalahgunakan pedagang.

Para pedagang di beberapa tempat mengoplos beras bantuan tersebut dengan mengganti kemasan menjadi beras premium, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Para oknum pedagang yang mengoplos tersebut memanfaatkan peluang itu karena lemahnya pengawasan pemerintah, terutama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), dalam mendistribusikan bantuan sosial itu.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/3), meminta pemerintah memastikan program bantuan sosial (bansos) dapat meredam tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat. Apalagi, saat ini harga kebutuhan pokok masih tinggi.

"Untuk rumah tangga miskin dan sangat miskin, pemerintah perlu memastikan seluruh program bansos terjangkau oleh mereka. Sebab, kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian mereka," kata Said.

Dia menyebutkan harga beras di pasar internasional masih tinggi, yakni 17,8 dollar AS per kuintal. Meski turun bila dibandingkan Februari yang sebesar 19 dollar AS per kuintal, namun harga itu masih lebih tinggi dari catatan 2022 dan 2023.
Halaman Selanjutnya....