Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Sengketa LTS I Dana Militer AS Diberikan Agar Filipina Lebih Mampu Pertahankan Kedaulatan

Blinken: AS akan Beri Bantuan Dana Militer bagi Filipina

Foto : AFP/Francis R MALASIG

Kunjungi Malacanang l Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr (tengah) berdialog dengan Menlu AS, Antony Blinken (kiri) dan Menhan AS, Lloyd Austin, saat kedua menteri AS itu melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan Malacanang di Manila, pada Selasa (30/7). Pada kunjungan ke Filipina itu, Menlu Blinken menyatakan bahwa AS akan memberikan dana militer bagi Filipina.

A   A   A   Pengaturan Font

MANILA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, pada Selasa (30/7) menyatakan bahwa AS akan memberikan dana militer sebesar 500 juta dollar AS kepada Filipina. Pemberian dana itu dilakukan saat Washington DC berupaya untuk meningkatkan hubungan dengan Manila dalam menghadapi meningkatnya ketegasan Tiongkok.

Menlu Blinken berada di Manila bersama Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, sebagai bagian dari tur Asia-Pasifik untuk memperkuat kisi-kisi aliansi Washington yang bertujuan melawan Beijing.

"Kami sekarang mengalokasikan tambahan 500 juta dollar AS dalam pendanaan militer asing ke Filipina untuk meningkatkan kolaborasi keamanan dengan sekutu perjanjian tertua kami di kawasan ini," kata Menlu Blinken pada konferensi pers bersama.

Menlu Blinken menggambarkan langkah ini sebagai investasi sekali dalam satu generasi untuk membantu memodernisasi Angkatan Bersenjata dan Penjaga Pantai Filipina.

"Kami sedang mengembangkan banyak kemajuan yang telah dicapai Filipina agar berada pada posisi yang lebih baik dalam mempertahankan kedaulatan mereka. Itulah inti dari hal ini," imbuh Menlu AS.

Menlu Blinken dan Menhan Austin sebelumnya bertemu dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr, yang mengambil sikap tegas menentang tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS), sebelum mengadakan pembicaraan "2+2" dengan rekan mereka dari Filipina, Menlu Enrique Manalo, dan Menhan Gilberto Teodoro.

Kunjungan tingkat tinggi AS yang terbaru ini menyusul serangkaian konfrontasi yang meningkat antara kapal-kapal Filipina dan Tiongkok di jalur perairan yang disengketakan yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Washington DC dapat terseret ke dalam konflik karena perjanjian pertahanan bersama dengan Manila.

Filipina memulai program modernisasi sederhana lebih dari satu dekade lalu di bawah pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino untuk memperkuat angkatan bersenjatanya, salah satu angkatan bersenjata terlemah di Asia.

Hal ini terus berlanjut di bawah pemerintahan Marcos Jr, yang juga memerintahkan militer untuk meningkatkan fokus mereka terhadap ancaman eksternal.

Sikap Tiongkok

Presiden Marcos Jr sebelumnya telah memperluas perjanjian yang memberi pasukan AS akses ke sembilan pangkalan militer Filipina, termasuk di ujung utara negara itu, yang telah membuat marah para pemimpin Tiongkok.

Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan atau EDCA, memungkinkan pasukan AS untuk bergiliran melintasi pangkalan dan juga menyimpan peralatan dan pasokan pertahanan di pangkalan tersebut.

Menhan Teodoro mengatakan Manila dan Washington DC telah sepakat untuk mengimplementasikan sepenuhnya proyek EDCA dan meningkatkan investasi di lokasi tersebut.

Kedekatan Filipina dengan LTS yang diperebutkan serta Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, akan menjadikan Manila sebagai mitra utama bagi AS jika terjadi konflik di wilayah tersebut.

Presiden Marcos Jr mengatakan kepada Menhan Austin dan Menlu Blinken bahwa dia sangat senang dengan jalur komunikasi terbuka dengan AS yang membantu Manila menjadi lebih lincah dalam menanggapi berbagai masalah termasuk LTS.

Menlu Blinken dan mitranya dari Tiongkok, Wang Yi, pada Sabtu (27/7) lalu sempat berdebat mengenai LTS ketika mereka bertemu di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri Asean di Laos.

Menlu Wang saat itu mengatakan kepada Menlu Blinken bahwa AS harus menahan diri untuk tidak mengobarkan api yang bisa menimbulkan masalah dan merusak stabilitas di laut," menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok. AFP/I-1


Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : AFP

Komentar

Komentar
()

Top