
'BIN Telah Mengajukan Izin Pembelian ke Baintelkam Juli 2017'
Foto: istimewaBagaimana prosedur untuk mendapatkan senjata api tersebut? Untuk mengupas masalah ini, Koran Jakarta mewawancarai Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/9).
Berapa senjata api yang dibutuhkan BIN?
Yang dibutuhkan 591 senjata api laras pendek dan panjang, jadi pengajuan izinnya untuk 591 senjata api.
Itu termasuk amunisinya?
Ya, dan termasuk amunisinya.
Kapan mengajukan permohonan izin pengadaan ke Mabes Polri?
Bulan Juli lalu, baru ajukan (permohonan izin pengadaan) buat tahun ini.
Bagaimana prosedurnya pengadaan senjata api tersebut?
Dari BIN ke Baintelkam, kemudian dari Baintelkam memberikan rekomendasi, kalau (senjata api beli di) luar negeri, surat izinnya impor.
Kalau pengadaan dalam negeri seperti BIN?
(Dikeluarkan) surat izin dalam negeri, (surat itu) dibawa ke Pindad dan nanti dikeluarkan (senjata apinya). Polri membuat rekomendasi ke Pindad bahwa boleh BIN membeli sekian-sekian dengan jenis ini.
Apakah setelah senjata api keluar, langsung bisa dipakai BIN?
Senjata api tersebut terlebih dahulu diidentifikasi oleh Mabes Polri. Dan kami kan ada peralatan forensik, balistik, dan diuji coba juga. Setelah identifikasi semua selesai, dokumentasi kartu pemegang, kartu senjatanya baru diserahkan ke yang bersangkutan.
Posisi senjata api sekarang?
Masih di Baintelkam.
Kenapa BIN perlu senjata api laras panjang?
Mungkin sekedar buat latihan menembak. Karena harus bisa semua senjata. Seperti di intelijen, harus bisa semua, terjun, bisa, menembak, bisa.
Semua senjata api itu akan digunakan untuk apa oleh BIN?
591 pucuk untuk BIN saja, untuk pelatihan.
Berapa kaliber senjata api tersebut?
Kalau untuk kalibernya 22 sampai 32. eko nugroho/AR-3
Penulis:
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 RI-Jepang Perluas Kerja Sama di Bidang “Startup” dan EBT
- 2 Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan ke-26: Jamu Persik, Persib Berpeluang Jaga Jarak dari Dewa United
- 3 Bukan Penentu Kelulusan, Mendikdasmen: TKA Pengganti UN Tidak Wajib
- 4 Tiongkok Mengeklaim Telah Menemukan Sumber Energi “Tak Terbatas”
- 5 DPR dan Jampidsus Kejagung Gelar Rapat Bahas Korupsi Pertamina
Berita Terkini
-
DPR RI Setujui Bentuk Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Sejauh Ini Pelanggaran di Ruang Udara Nasional Terus Terjadi
-
Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 saat Ramadan Harus Diimbangi Pengawasan Ketat
-
Koperasi Harus Menjadi Instrumen Demokratisasi Pangan di Desa
-
Jakarta Perlu Memanfaatkan “Pocket Garden”
-
Kemenkeu-Kejaksaan Tinggi Tegakkan Hukum Cukai