Beri Kewenangan Luas Ke Rakyat Papua Atur Daerahnya

Otsus dikatakan Rus Nurhadi adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua.

"Tahun 2021 bukan kekhususan Papua yang berakhir, melainkan dana Otsus. Mengenai kelanjutan kementerian terkait sedang melakukan evaluasi dan pengkajian di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius untuk membangun Papua dan Papua Barat," jelasnya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Papua, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Musa'ad, mengatakan selama berlangsungnya otonomi khusus mulai 2002 berdampak bagi masyarakat Papua.

"Beberapa indikator pembangunan otonomi khusus memberi perubahan pembangunan di Papua. Seperti ada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Papua meski masih tergantung pada tambang. Berdasarkan data, pembangunan di Papua sedang terjadi tetapi pada saat bersamaan masih ada masyarakat yang hidup dalam ketidakberdayaan. Artinya kita perlu energi yang besar untuk percepatan pembangunan," katanya.

Namun demikian, diakui Muhamad Musa'ad ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam mengimplemantasikannya, kita tahu undang-undang dirancang dalam satu Papua, sekarang sudah ada dua provinsi. UU ini harus diubah demi kepentingan masyarakat Papua.
Halaman Selanjutnya....