Beri Kewenangan Luas Ke Rakyat Papua Atur Daerahnya

JAKARTA - Ketua Panitia Khusus Papua DPD, Filep Wamafma mengatakan pemerintah pusat jangan cuci tangan atas kesalahannya sendiri dalam hal otonomi khusus (Otsus). Hingga hari ini rakyat Papua tidak percaya lagi kepada pemerintah soal Otsus Papua. Jika pemerintah ingin Otsus jilid dua atau jilid tiga yang harus diperhatikan, beri kewenangan luas kepada Pemprov dan rakyat Papua mengatur daerahnya sendiri.

"Kami sudah menerima dari stakeholder. Intinya Otsus tidak bisa dijadikan pembenaran, saya bilang pemerintah daerah tidak salah, rakyat Papua tidak salah. Saya harus membela rakyat dan pemerintah karena Undang-undang yang membuat negara RI, penyelenggara negara, kementerian terkait sebagai penyelenggara UU Otsus, Jika menyalahkan daerah jelas sangat keliru," ungkap Filep dalam Forum Webinar yang diadakan PWI Pusat, Rabu (22/7).

Menurut siaran pers yang diterima Koran Jakarta, dalam webinar yang mengambil tema Menyikapi Berakhirnya Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat 2021 itu Filep mengingatkan kesalahan bukan di daerah, pemerintah daerah merasa kehilangan roh, karena sistem peraturan daerah khusus tidak ada mekanismenya.

Sementara itu, Bupat Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak mengakui bahwa dalam 20 tahun sejak Otsus diberlakukan, belum banyak yang diselesaikan dalam Otsus tersebut.

"Saya tidak bicara masalah uang, yang menjadi sorotan adalah pemerintah pusat tidak memberikan ruang kepada masyarakat Papua untuk menjalankan Otsus. Jika pemerintah pusat tidak memberikan, buat apa dilanjutkan. Jika mau direvisi beri ruang seluas-luasnya kepada orang Papua, karena kami yang tahu persoalan di Papua," tandas Ricky.
Halaman Selanjutnya....