Beragama Minus Toleransi

oleh Mohammad Sholihul Wafi

Kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaan tampaknya hanya sebatas teks dalam konstitusi, belum ada kesadaran implementasi secara menyeluruh dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Kasus penolakan Slamet Jumiarto (42) yang beragama Katolik untuk tinggal di dusun Karet, Kecamatan Pleret, Bantul (31/3) merupakan bukti bahwa kehidupan beragama masih saja dihadapkan pada praktikpraktik intoleransi. Tentu saja, ini menjadi ancaman serius bangsa dengan kodrat keberagamannya.

Meski sering mengeklaim sebagai bereligiositas tinggi, tetap saja Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara agama ataupun sekuler. Dalam wadah itu, seharusnya semua agama dan keyakinan memperoleh hak dan perlakuan sama. Pancasila sebagai falsafah negara juga telah mengakomodasi keberadaan bermacam-macam agama, suku bangsa, bahasa, filsafat, dan aliran politik dalam kehidupan rakyat. Kita bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda, tapi tetap satu).

Itu sebabnya, negara menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Melalui UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sebenarnya negara telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan negara sudah mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, yang juga menjamin hal yang sama.

Meski perundang-undangan telah menjamin kesamaan hak setiap umat beragama dalam segala urusan berhubungan dengan kehidungan berbangsa dan bernegara, masih saja ada masyarakat yang tidak menghargai kebebasan beragama. Kondisi ini menyiratkan semangat beragama yang minus toleransi. M Dawam Rahardjo dalam pengantar buku Berislam secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama karya Irwan Masduqi (2011) mengatakan, ketidaktoleranan dalam agama bisa timbul karena penggabungan antara motif iman dan kekuasaan.
Halaman Selanjutnya....