Beijing Kecam Presiden Korsel karena Salahkan Tiongkok Atas Krisis Domestik
Bendera Tiongkok dan Bendera Korea Selatan.
Foto: Antara/MaxpixelAnkara - Beijing mengecam Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol karena diduga menyalahkan Tiongkok atas krisis dalam negeri negaranya, demikian laporan media pemerintah, Kamis.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan Beijing sangat terkejut dan tidak puas dengan komentar Yoon dalam pernyataan publik keduanya sejak upayanya yang gagal memberlakukan darurat militer minggu lalu.
"Walaupun Tiongkok tidak mengomentari urusan dalam negeri Korea Selatan, Tiongkok dengan tegas menentang pengaitan masalah domestik dengan faktor yang berhubungan dengan Tiongkok, membuat tuduhan tidak berdasar mengenai apa yang disebut ‘spionase Tiongkok’, dan mendiskreditkan kerja sama ekonomi dan perdagangan yang normal," kata Mao.
Pada Kamis pagi, Yoon menuduh beberapa warga negara Tiongkok menerbangkan pesawat nirawak (drone) dan merekam kapal induk Amerika Serikat yang berlabuh di kota pelabuhan tenggara Busan, serta merekam Badan Intelijen Nasional dengan drone.
Korea Selatan adalah sekutu utama AS di Timur Jauh yang menampung lebih dari 28.500 serdadu AS. Kapal perang dan pesawat militer AS secara rutin mengunjungi Korea Selatan.
Yoon membenarkan keputusannya mengumumkan darurat militer yang ditolak oleh parlemen dalam waktu enam jam dengan mengatakan partai oposisi utama sekarang mengancam keamanan nasional dan keselamatan publik.
Partai Oposisi Demokratik yang memiliki 170 dari 300 anggota di parlemen menggalang 190 anggota parlemen untuk menentang langkah Yoon.
Dia mengatakan pemerintahnya mencoba mengubah ketentuan spionase, tetapi partai oposisi utama memblokirnya.
Presiden Yoon akan menghadapi pemungutan suara pemakzulan kedua pada Sabtu karena dia menghadapi tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan, serta larangan bepergian.
Berita Trending
- 1 Pemerintah Sosialisasikan Hasil COP29 Sembari Meluncurkan RBC-4
- 2 RI Harus Antisipasi Tren Penguatan Dollar dan Perubahan Kebijakan Perdagangan AS
- 3 Regulasi Baru, Australia Wajibkan Perusahaan Teknologi Bayar Media Atas Konten Berita
- 4 Segera diajukan ke Presiden, Penyederhanaan Regulasi Pupuk Subsidi Masuk Tahap Final
- 5 Jika Alih Fungsi Lahan Pertanian Tak Disetop, Indonesia Berisiko Krisis Pangan