Bapanas Usulkan Bantuan Pangan 2025 Sebesar Rp20,2 Triliun
Petugas mengecek data warga penerima Bansos cadangan beras pemerintah, di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Foto: ANTARA/ADENG BUSTOMIJAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan anggaran sebesar 20,2 triliun rupiah untuk bantuan pangan masyarakat pada tahun depan. "Di tahun 2025 pun kita masih mengusulkan sebanyak 20,2 triliun rupiah untuk bantuan pangan masyarakat," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, di Jakarta, Senin (29/7).
Seperti dikutip dari Antara, Sarwo menambahkan bantuan pangan masyarakat tersebut berupa beras 10 kilogram kepada 22,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian juga untuk 1,4 juta keluarga risiko stunting (KRS).
"Ini masih kita usulkan di tahun 2025. Masalah nanti ada pertimbangan pemerintah mungkin berkaitan dengan keuangan pemerintah, itu kita tunggu. Yang penting kita sudah mengusulkan," katanya.
Sarwo menyampaikan bantuan pangan oleh pemerintah ini masih akan terus dilanjutkan untuk tahun depan, seperti pada 2024 ini untuk tahap pertama periode Januari sampai Juni, kemudian nanti dilanjutkan untuk bulan Agustus, Oktober, dan Desember.
Program bantuan pangan beras 10 kilogram yang diberikan kepada KPM di seluruh Indonesia, telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.
Bantuan Sosial
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program bantuan pangan ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.
Bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Hal itu menunjukkan pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya.
Bantuan pangan beras menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.
Selain itu, Sarwo mengatakan rapat koordinasi (rakor) perencanaan program pembangunan ketahanan pangan untuk mewujudkan sinergi pembangunan pangan di pusat dan daerah.
"Saya memandang, pertemuan ini penting dan strategis untuk mengupayakan langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan mengoordinasikan rancangan program dan kegiatan tahun 2025 agar terwujud sinergi pembangunan pangan di pusat dan daerah," ujar Sarwo.
Bapanas optimistis sinergi dan kolaborasi yang dibangun saat ini mampu mewujudkan pemantapan ketahanan nasional di 2025 dan berkontribusi dalam mendukung rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Bapanas terus mendorong upaya peningkatan produksi pangan dalam rangka mencapai swasembada pangan melalui pembukaan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang pangan.
DAK difokuskan mendukung tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) dengan menu DAK fisik berupa rehabilitasi laboratorium keamanan pangan dan sarana pendukungnya, dan rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan sarana pendukungnya, serta DAK Non Fisik berupa penguatan LPM dan pengembangan Desa Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
Untuk itu, di samping upaya percepatan realisasi anggaran dana dekonsentrasi 2024 yang dilaksanakan pemerintah daerah, Bapanas turut mendorong bagi 50 kabupaten yang berada di lokasi prioritas KPPN agar dapat mulai mempersiapkan proses pengusulan kegiatan dan melengkapi dokumen pendukung pada aplikasi KRISNA DAK sambil menunggu finalisasi program dan kegiatan Bapanas tahun 2025.
"Kita sadari saat ini kita masih menunggu pelantikan Presiden baru. Oleh karena itu, rancangan program dan kegiatan tahun 2025 yang telah disampaikan hari ini akan ada penyesuaian. Pada akhir tahun nanti, Bapanas akan menyampaikan kembali program dan kegiatan tahun 2025 yang final melalui rapat koordinasi teknis bagi seluruh kepala dinas pangan, baik provinsi maupun kabupaten/kota," kata Sarwo.
Redaktur: Marcellus Widiarto
Penulis: Eko S
Tag Terkait:
Berita Trending
Berita Terkini
- Gorontalo Utara Lakukan Pengendalian PMK pada Ternak Sapi
- Penyeberangan Merak-Bakauheni Besok Relatif Aman
- Sebanyak 700 Rumah Warga di Indragiri Hilir Dilanda Banjir
- Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar Modal Tahun Ini Kehilangan Daya Pacu
- Bangun Ketahanan Energi, Pemerintah Segera Implementasikan Program B40 Pekan Ini