Baksos Bantul dan Toleransi Nabi

Pro kontra baksos kian memanas, setelah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono Xminta agar setiap baksos tidak membawa nama gereja. Sedangkan Kepala Kepolisian Resor Bantul Ajun Komisaris Besar Sahat M Hasibuanmenilai, penolakan baksos oleh ormas itu terjadi karena kurangnya komunikasi dari gereja dengan masyarakat. SetaraInstitute menyayangkan pernyataan keduanya. Sebab pernyataan Sultan dan Kapolres dinilai justru menyalahkan korban (blaming the victim).

Sebenarnya, kerukunan antarumat beragama di Bantul pada khususnya dan DIY umumnya cukup baik. Mereka bisa saling menerima keberagaman. Memang khusus di Kota Yogyakarta, indeks toleransinya tergolong rendah di antara 94 kota di Indonesia sebagaimana hasil kajian Setara Institute 2017 lalu.

Rendahnya indeks toleransi di Yogyakarta tidak lepas dari keberadaan ormas keagamaan intoleran. Ormas demikian memang berbeda dengan ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah yang dikenal amat toleran dan menghargai perbedaan. Bahkan di berbagai tempat Indonesia, kedua ormas ini biasa menggelar acara bersama dengan kalangan Gereja baik Katolik maupun Kristen Protestan.

Maka, guna meminimalkan gesekan, sungguh bijaksana imbauan MUI, agar ke depan, Gereja setiap hendak menggelar acara seperti baksos lebih baik menggandeng umat Islam, termasuk tentu saja ormas yang toleran. Kita tahu belum lama ini, seperti pada saat Natal 25 Desember 2017, misalnya, banyak umat Islam, termasuk beberapa ormas Islam dengan tulus dan senang hati ikut menjaga perayaan Natal sebagaimana di gereja-gereja di Maluku.

Harus diakui, baksos di Bantul itu tidak akan jadi ramai, jika tidak ada ormas yang sejak awal sudah punya prasangka kristenisasi. Padahal ormas besar Islam seperti NU sudah tidak punya prasangka demikian.
Halaman Selanjutnya....