Ayuningtyas Widari Nilai Akses Energi Jadi Tantangan Indonesia
Pendiri AWR Foundation yang memiliki branding pemikiran ReThinkbyAWR Strategic Partnerships, Ayuningtyas Widari Ramdhaniar (tengah) diapit oleh Ketua ILUNI UI periode 2019-2022 Andre Rahadian (kiri) dan ILUNI UI Periode 2022-2025 Didit Ratam diacara Road to G20 by HIMPUNI Guarding Energy Transition in Indonesia and Beyond di Jakarta, Selasa (8/11).
Foto: IstimewaJAKARTA - Pendiri AWR Foundation yang memiliki branding pemikiran ReThinkbyAWR Strategic Partnerships, Ayuningtyas Widari Ramdhaniar mengatakan saat ini akses energi masih menjadi salah satu tantangan di Indonesia namun lebih menunjukkan komitmen ke arah yang lebih baik.
"Perubahan ini menunjukkan pentingnya transisi energi, sekaligus menunjukkan komitmen HIMPUNI bersama pemerintah untuk mendukung energi di tanah air serta yang terpenting dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi negeri untuk disosialisasikan kepada masyarakat," kata Ayuningtyas di acara Road to G20 by HIMPUNI Guarding Energy Transition in Indonesia and Beyond, pada siaran pers di Jakarta, Selasa (8/11).
Wanita yang kerap disapa Tyas mengatakan karena meski energi bukan merupakan kebutuhan dasar manusia, namun manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa energi, karena energi sangat penting untuk memenuhi berbagai kebututan dasar tersebut.
"Kekurangan akses terhadap jasa energi yang beraneka ragam dan terjangkau artinya kebutuhan dasar dari banyak orang tidak terpenuhi. Sehingga semua masyarakat sebagai pengguna energi harus memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ketahanan energi Nasional," tuturnya.
Menurut Tyas, subsidi untuk bahan bakar fosil membawa dampak harga beli dari energi-energi yang tergolong energi terbarukan menjadi tidak terjangkau.
"Perlu upaya-upaya pengembangan energi baru dan terbarukan yang bersih, aman, terjangkau baik dari segi harga maupun ketersediaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi," jelasnya.
Dikatakan Tyas, ketersediaan bahan bakar fosil yang semakin menipis, pertumbuhan kendaraan bermotor, serta pertumbuhan populasi, menyebabkan ketidakseimbangan supply-demand energi
"Kebijakan harga energi yang cukup banyak ditentukan dari besaran subsidi bahan bakar fosil, perlu mendapatkan perhatian tinggi," tuturnya.
Tyas menambahkan saat ini energi merupakan salah satu inisiatif global yang seharusnya didukung oleh komitmen dari berbagai macam pihak. Indonesia sendiri merevisi kebijakan energinya sehubungan dengan komposisi energi terbarukan sebagai upaya pemenuhan permintaan energi di dalam negeri serta mempersiapkan masyarakat untuk beralih kepada energi terbarukan.
"Saya yakin bahwa Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan efisiensi energi terus menerus dan memperkuat kerjasama di level internasional untuk dapat memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih termasuk energi terbarukan, canggih, bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi dibidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih serta semua infrastruktur tersebut jika sudah tersedia pasti pemerintah memberikan penyediaan layanan bagi semua masyarakat Indonesia," sambungnya.
Energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam dan secara berkesinambungan dapat terus diproduksi tanpa harus menunggu waktu jutaan tahun layaknya energi berbasis fosil.
"Pemerintah dan para pembisnis sangat siap, namun seperti Pak Luhut bilang bahwa jangan sampai kita diatur oleh negara lain, kita pasti akan menuju ke sana karena Pemerintah sangat mengenal Negerinya dan selalu memberikan yang terbaik untuk keberlanjutan masyarakat Indonesia," ucapnya.
Dia memastikan memastikan bahwa kegiatan komunitas dan yayasannya yang ia pegang harus beririsan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals 2030).
Sebelumnya, Dalam perhelatan perhelatan COP26 di Glasgow, Senin (1/11), Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memastikan Indonesia dapat memenuhi komitmen pada tahun 2030 di dalam Paris Agreement, yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen secara unconditional.
Presiden Joko Widodo juga berkata bahwa Indonesia telah mengadopsi program jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050, serta road map yang detail untuk mencapai target net zero emision pada 2060 atau lebih awal.
Redaktur: M. Fachri
Penulis: Wahyu AP
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Dorong Sistem Pembayaran Inklusif, BI Hadirkan Tiga Layanan Baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024
- 2 Kenaikan PPN 12% Bukan Opsi Tepat untuk Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Butuh Terobosan
- 3 Pemerintah Harus Segera Hentikan Kebijakan PPN 12 Persen
- 4 Desa-desa di Indonesia Diminta Kembangkan Potensi Lokal
- 5 Libur Panjang, Ribuan Orang Kunjungi Kepulauan Seribu
Berita Terkini
- Kecelakaan Beruntun di Surabaya Jadi Viral, Warganet Ungkap Kejadian Tabrak Lari
- Lionel Messi Dilirik Manchester City, Siap Gabung Januari 2025?
- Dunia Perfilman Digemparkan dengan Tuduhan Blake Lively ke Justin Baldoni atas Dugaan Pelecehan Seksual
- PDIP Sebut Dugaan Politisasi Hukum Makin Kuat
- Geger! PSM Makassar Diduga Langgar Aturan di Menit Akhir saat Melawan Barito Putera