AS Khawatir 'Penyalahgunaan' AI oleh Tiongkok, Beijing Protes Pembatasan Washington

JENEWA - Para pejabat AS menyampaikan kekhawatiran mengenai "penyalahgunaan" kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dilakukan Tiongkok, sementara perwakilan Beijing menegur Washington atas "pembatasan dan tekanan" terhadap kecerdasan buatan, kata pemerintah kedua negara secara terpisah pada Rabu (15/5), sehari setelah pertemuan mengenai teknologi AI di Jenewa.

Dilaporkan Associated Press, ringkasan pembicaraan tertutup antara utusan tingkat tinggi, yang membahas risiko AI dan cara mengelolanya, mengisyaratkan ketegangan antara Beijing dan Washington mengenai kemajuan teknologi yang pesat yang telah menjadi titik konflik dalam hubungan bilateral.

Tiongkok dan Amerika Serikat "bertukar perspektif mengenai pendekatan mereka masing-masing terhadap keselamatan dan manajemen risiko AI" dalam diskusi yang "terus terang dan konstruktif" sehari sebelumnya, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrienne Watson dalam sebuah pernyataan. Beijing mengatakan kedua pihak bertukar pandangan "secara mendalam, profesional, dan konstruktif."

Pembicaraan pertama AS-Tiongkok mengenai AI adalah hasil pertemuan bulan November antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di San Francisco. Pembicaraan tersebut membuktikan kekhawatiran dan harapan mengenai teknologi baru yang menjanjikan namun berpotensi berbahaya.

"Amerika Serikat menggarisbawahi pentingnya memastikan sistem AI aman, terlindungi, dan dapat dipercaya untuk mewujudkan manfaat AI - dan terus membangun konsensus global atas dasar hal tersebut," kata Watson.

"Amerika Serikat juga menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan AI, termasuk oleh RRT," tambahnya, merujuk pada Republik Rakyat Tiongkok.

Dia tidak merinci jenis penyalahgunaan atau aktor lain di baliknya.

Sementara itu, Beijing "menyatakan sikap tegas terhadap pembatasan dan tekanan AS di bidang kecerdasan buatan" terhadap Tiongkok, demikian pernyataan Departemen Urusan Amerika Utara dan Oseania Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah unggahan di media sosial.

Beijing sebelumnya mengecam kontrol ekspor Departemen Perdagangan AS yang membatasi akses terhadap chip komputer canggih yang dapat digunakan untuk AI. Biden pada bulan Agustus menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi investasi AS di industri AI Tiongkok.

Tiongkok juga menganjurkan agar PBB mengambil peran utama dalam tata kelola AI secara global, sebuah langkah yang dapat mengesampingkan Amerika Serikat.

Kedua belah pihak menyadari bahwa meskipun AI menghadirkan peluang, "AI juga menghadirkan risiko," demikian pernyataan Tiongkok.

Tiongkok telah membangun salah satu sistem pengawasan digital paling intrusif di dunia, yang memiliki komponen AI, memasang kamera di jalan-jalan kota dan melacak warga melalui aplikasi obrolan dan telepon seluler.

Watson mengatakan AS ingin menjaga komunikasi terbuka dengan Tiongkok mengenai risiko dan keamanan AI "sebagai bagian penting dalam mengelola persaingan secara bertanggung jawab," sebuah singgungan terhadap persaingan yang beragam dan semakin meningkat antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Helen Toner, seorang analis di Pusat Keamanan dan Teknologi Berkembang di Georgetown, mengatakan, "keputusan sebenarnya mengenai keberhasilan perundingan ini adalah apakah perundingan ini akan berlanjut di masa depan."

AI telah memberikan dampak besar terhadap gaya hidup, pekerjaan, pertahanan nasional, budaya, politik, dan banyak lagi. Dan perannya akan terus berkembang.

Tiongkok sudah memperingatkan sejak 2018 tentang perlunya mengatur AI, namun tetap mendanai ekspansi besar-besaran di bidang ini sebagai bagian dari upaya untuk meraih keunggulan dalam teknologi mutakhir.

Beberapa anggota parlemen AS telah menyuarakan kekhawatiran bahwa Tiongkok dapat mendukung penggunaan deepfake yang dihasilkan oleh AI untuk menyebarkan disinformasi politik, meskipun Tiongkok, tidak seperti AS, telah memberlakukan serangkaian undang-undang baru yang melarang pemalsuan AI yang manipulatif.