Apkasindo Berharap Pemerintah Membuat Roadmap Sawit Berkelanjutan

Tantangan lain mewajibkan ISPO Pekebun yaitu tidak terdokumentasinya aspek agronomis kebun petani seperti sertifikat bibit, pencatatan aspek pupuk, belum terbentuknya koperasi dan belum ada Internal Control System (ICS).

Persoalan ini, lanjutnya, yang membuat keterlibatan petani dalam sertifikat ISPO sejak 2015 sangat rendah, saat masih Permentan ISPO 2015 belum wajib bagi petani.

Merujuk data Komisi ISPO, setelah adanya aturan ISPO lima tahun yang lalu, baru 12.270 hektare perkebunan sawit petani bersertifikat ISPO atau 0,21 persen dari luas total kebun sawit petani 5,807 juta hektare.

"Namun, di Perpres ISPO 2020 menyebutkan sertifikasi ISPO diwajibkan pula untuk petani. Itu sebabnya, petani sangat khawatir apabila mandatori (wajib) ISPO menjadi persoalan baru dan sangat serius," katanya.

Menurut Gulat, dalam 54 bulan ke depan tanpa sertifikasi ISPO maka TBS petani berpeluang ditolak pabrik kelapa sawit (PKS) bersertifikat ISPO dan ini akan memperburuk situasi di saat pemerintah berhasil di sektor kemandirian energi biodisel.
Halaman Selanjutnya....