Apa Kabar Malaysia di Bawah Kepemimpinan Anwar Ibrahim?

Aniello Iannone, Universitas Diponegoro

Kemenangan Anwar Ibrahim dalam Pemilihan Umum (Pemilu) ke-15 Malaysia pada November 2022 lalu telah mengukir tonggak sejarah baru negeri jiran.

Naiknya Anwar menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia menandai berakhirnya dominasi politik yang telah lama dipegang hanya oleh koalisi Barisan Nasional-yang didominasi partai United Malays National Organisation (UMNO)-yang telah menguasai pemerintahan selama lebih dari enam dekade dan dengan tegas memperjuangkan hak serta kepentingan etnis asli Melayu.

Di bawah kepemimpinannya, Anwar membentuk Pemerintahan Persatuan yang melibatkan dua koalisi, yaitu Pakatan Harapan-koalisinya sendiri-dan Barisan Nasional, dengan tujuan untuk memperbaiki stabilitas politik nasional. Partai-partai politik dari kedua koalisi ini termasuk UMNO dan partai-partai konservatif nasional seperti Partai Aliansi Sarawak, Partai Aliansi Rakyat Sabah, dan Partai Warisan.

Sementara itu di kubu oposisi ada koalisi Perikatan Nasional, yang terdiri dari partai-partai tengah-kanan dan konservatif sayap kanan dengan ideologi pan-Melayu-Islam (ideologi politik yang menjunjung tinggi persatuan umat Islam).

Dalam Pemilu tersebut, tidak ada koalisi yang berhasil meraih mayoritas suara parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan, yaitu 112 dari total 222 kursi parlemen. Pakatan Harapan memimpin tapi suaranya hanya sebanyak 82 kursi, disusul ketat oleh Perikatan Nasional dengan 73 kursi, dan Barisan Nasional hanya mendapat 30 kursi.

Ini disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab mengapa pemerintahan Anwar sulit mencapai stabilitas politik. Kerapuhan pemerintahan ini terlihat dengan jelas.

Namun, pada dasarnya, tantangan yang dihadapi oleh koalisi yang dipimpin Anwar ini tidak bersumber dari satu faktor saja, tetapi ada komposisi ideologis yang beragam, mulai dari perpecahan internal dan kompleksnya lanskap politik Malaysia.

Perpecahan internal

Hasil pemilu mencerminkan adanya perpecahan sosial yang mendalam yang disebabkan oleh krisis politik yang telah lama terjadi di Malaysia. Kekalahan UMNO, utamanya, menandai titik balik yang signifikan.

Dominasi UMNO, dengan pola nasionalisme konservatif-Melayu, dalam lanskap politik Malaysia selama hampir 60 tahun berakhir karena berbagai faktor, tetapi yang paling menonjol adalah korupsi. Skandal korupsi 1MDB bernilai miliaran dolar yang melibatkan Najib Razak, mantan PM Malaysia (2008-2019) yang juga mantan Presiden UMNO, dan tokoh utama UMNO, mempercepat tergerusnya kredibilitas UMNO di mata publik.

Skandal ini juga membuat eks PM Malaysia Mahathir Mohamad untuk keluar dari UMNO, kemudian mendirikan partai Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU), dan memanfaatkan kekacauan politik berikutnya dalam UMNO. Ini disebut-sebut sebagai salah satu pendorong kekalahan UMNO dalam Pemilu.

Ketika Presiden Partai BERSATU, Muhyiddin Yassin, naik menjadi PM Malaysia pada 2020, situasi politik menjadi semakin tidak stabil akibat perpecahan dalam koalisi Pakatan Harapan yang saat itu kubu pemerintah. BERSATU keluar dari koalisi Pakatan Harapan dan bergabung dengan oposisi Perikatan Nasional.

Ketidakstabilan ini kemudian semakin diperparah oleh krisis ekonomi dan kesehatan yang akibat pandemi COVID-19.