Alokasi Dana Desa Tahun Ini Tetap Sama, Yakni Rp71 Triliun
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Foto: ANTARA/ Zuhdiar LaeisSEMARANG – Dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pada 2025 mencapai sekitar Rp71 triliun atau sama dengan alokasi pada tahun sebelumnya.
"Dana desa 2025 sebesar Rp71 triliun. Untuk ketahanan pangan sebesar Rp16 triliun," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, usai Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12).
Menurut dia, sekurang-kurangnya 20 persen dari dana desa memang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Karena itu, kata dia lagi, Kemendes PDT sedang membuat semacam modul untuk implementasi program ketahanan pangan di desa sesuai dengan komoditas unggulannya.
- Baca Juga: Pasca Kecelakaan di Tol Ciawi, Menteri PU Dorong Mitigasi ODOL
- Baca Juga: Pesona Bali Menarik Wisman
"Misalkan untuk desa padi, desa jagung, termasuk desa-desa tematik yang lain. Insya Allah sebelum 15 Januari ketika 'kick off' Hari Desa di mana desa tematik itu akan kami mulai," katanya pula.
Untuk pengawasan pemanfaatan dana desa, kata dia, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah, baik pengawasan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. "Secara langsung kami sudah MoU (meneken nota kesepahaman, Red) dengan penegak hukum, dengan kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan inspektur daerah," katanya lagi.
Selain itu, dirinya sebagai menteri akan banyak berkomunikasi atau kunjungan langsung ke desa-desa untuk melihat implementasi atau pemanfaatan dana desa. "Kami akan memulai dengan unsur yang langsung, saya sebagai Menteri Desa akan banyak berkomunikasi, mungkin melalui Zoom atau melalui kunjungan langsung, sehingga penyimpangan dana desa itu yang selama ini sangat sering terjadi insya Allah akan kami tekan seminimal mungkin," kata dia.
Yandri mengatakan bahwa pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan juga harus melalui badan usaha milik daerah (BUMD) atau lembaga ekonomi lainnya di desa agar lebih optimal. "Tidak lagi diberikan langsung kepada orang per orang. Karena kami enggak mau dana desa yang 20 persen itu sekali pakai hilang. Selama ini kan dikasihkan ayam 10 ekor, ayamnya disembelih atau dijual. Dikasih kambing satu ekor, kambingnya hilang," katanya pula.
"Kami enggak mau itu terjadi, sehingga semakin tahun nanti akan besar modal dari BUMDes itu melalui akumulasi dari dana desa. Jadi, kalau tahun ini Rp200 juta, tahun depan Rp200 juta lagi. Enggak hilang, bisa diputar untuk ekonomi di desa kira-kira begitu skema yang akan kami buat," katanya.
Berita Trending
- 1 Presiden Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Akan Terus Berlanjut hingga 2029
- 2 Danantara Jadi Katalis Perekonomian Nasional, Asalkan...
- 3 Ekonom Sebut Pembangunan IKN Tahap II Perlu Pendekatan yang Lebih Efisien
- 4 Gugatan Lima Pasangan Calon Kepala Daerah di Sultra Ditolak MK
- 5 Uang Pecahan Seri Anak-Anak Dunia 1999 Tak Lagi Berlaku, Ini Cara Penukarannya
Berita Terkini
- Terlambat Ajukan Permohonan, MK Tak Terima Gugatan Vicky Prasetyo soal Pilkada Pemalang
- Khofifah Ajak Semua Pihak Bersatu Bangun Jatim Sesudah Putusan Dismissal MK
- Lemhanas Akan Bangun Karakter Pemimpin Nasional dengan Miliki Wawasan Global di P4N
- Badan Pengkajian MPR Sebut Pembahasan PPHN Harus Tuntas Paling Lambat Agustus 2025
- Menteri HAM Nilai 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo Tidak Ada Pengekangan Kebebasan Sipi