Pupuk Sudah Aman, Tapi Benih Masih Bermasalah: 38% Petani Pakai Bibit Abal-abal
Rabu, 18 Nov 2026, 16:12 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Doc: istimewa
JAKARTA - Penguatan industri pupuk dan benih menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional. Selain memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi, pemerintah perlu memperkuat distribusi, penggunaan benih bersertifikat, serta dukungan terhadap industri perbenihan dalam negeri.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Memperkuat Sarana Produksi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Rabu (18 November 2026). Diskusi tersebut menghadirkan perwakilan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo).
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan swasembada pangan 2025 pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Tahun ini, pemerintah optimistis bisa mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Data BPS, produksi beras nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 33,11 juta ton, meningkat 8,11 persen dibandingkan 2024.
Sebaiknya Anda baca juga:
Salah satu regulasi untuk mendukung swasembada berkelanjutan, pemerintah memperbarui tata kelola pupuk dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Peraturan Presiden tersebut kemudian direvisi dengan terbitnya Perpres No. 113 Tahun 2025.
Peran Penting Pupuk
Senior Vice President Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero), Veronika Trisna Sukmawati, mengatakan pupuk berkontribusi sekitar 60% terhadap produktivitas tanaman padi. Karena itu, ketersediaan pupuk menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan produksi pangan.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Pupuk Indonesia mendukung kedaulatan pangan. Pupuk memiliki kontribusi 60% terhadap produktivitas padi. Ibarat energi bagi manusia, pupuk menjadi kebutuhan penting bagi tanaman," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap penguatan produksi pangan melalui alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebesar 9,5 juta ton untuk periode 2026-2027. Pupuk Indonesia siap memenuhi kebutuhan tersebut melalui kapasitas produksi dan jaringan distribusi yang dimiliki.
"Kami tentunya mendukung apa yang dicanangkan pemerintah. Kami memiliki kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Indonesia," katanya.
Veronika menjelaskan, kapasitas produksi Pupuk Indonesia tersebar di sejumlah wilayah. Di Lhokseumawe ada Pupuk Iskandar Muda (PIM), di Palembang ada PT Pupuk Sriwijaya, di Cikampek ada PT Pupuk Kujang, di Gresik ada PT Petrokimia Gresik, dan di Bontang ada PT Pupuk Kalimantan Timur.
Pabrik pupuk di Gresik mempunyai kapasitas NPK terbesar mencapai 3,2 juta ton dan Urea 1 juta ton. Sedangkan kapasitas pupuk urea terbesar di Pupuk Kaltim mencapai 3,4 juta ton. Secara keseluruhan, kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 14 juta-15 juta ton.
Selain pupuk bersubsidi, perusahaan juga memiliki kemampuan memasok kebutuhan pupuk nonsubsidi, termasuk untuk sektor perkebunan seperti kelapa sawit.
Dari sisi distribusi, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas gudang sekitar 2,7 juta ton, empat kompleks pelabuhan khusus, serta jaringan 236 rute angkutan laut dan sekitar 1.084 rute angkutan darat. Jaringan tersebut terus dievaluasi untuk menyesuaikan kebutuhan distribusi di berbagai daerah.
"Untuk mendistribusikan pupuk, kapasitas gudang kami sekitar 2,7 juta ton. Kami juga memiliki 236 rute angkutan laut dan lebih dari 1.000 rute angkutan darat. Jaringan ini dinamis dan terus kami evaluasi," jelasnya.
Stok Pupuk Subsidi Aman
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!