60 Pasangan Ikut, Kolaka Gelar Isbat Nikah untuk Kepastian Hukum Pasangan Suami Istri
Rabu, 18 Nov 2026, 15:45 WIB | Oleh: Sujar
Doc: ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra
"Untuku memudahkan masyarakat akta kelahiran anak, kartu keluarga, pendidikan, layanan kesehatan, dan administrasi kependudukan lainnya."
KOLAKA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Isbat Nikah Terpadu bagi 60 pasangan untuk memberikan kepastian hukum pasangan suami istri dan anak.
Bupati Kolaka Amri, di Kolaka, Rabu, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, baik secara agama maupun negara, bagi masyarakat yang selama ini pernikahannya belum tercatat secara resmi.
"Ini adalah bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan bahwa isbat nikah terpadu tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kebudayaan Mekongga Ke-1 tahun 2026.
Menurut Amri, layanan ini lahir sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, pendidikan, layanan kesehatan, dan administrasi kependudukan lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kolaka Mirdan Athar mengatakan kegiatan layanan satu pintu ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Dukcapil Kolaka, Pengadilan Agama Kolaka, serta Kantor Kementerian Agama setempat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.
"Untuk pesertanya ada 60 pasangan dari enam KUA di tujuh kecamatan Kabupaten Kolaka, yakni Kecamatan Iwoimendaa, Wolo, Kolaka, Pomalaa, Tanggetada, Polinggona, dan Watubangga," kata Mirdan.
Ia berharap dengan adanya layanan terpadu ini, peserta tidak lagi perlu mendatangi kantor instansi terkait secara terpisah. Seluruh proses diselesaikan di satu lokasi melalui alur yang terintegrasi.
Mirdan menyebutkan bahwa tahapannya dimulai dari proses pemberkasan dan persidangan oleh hakim serta panitera Pengadilan Agama.
Setelah dinyatakan sah secara hukum dan menerima surat penetapan sidang, peserta langsung menuju meja KUA untuk penerbitan buku nikah, sebelum akhirnya dilayani petugas Dinas Dukcapil untuk pencetakan Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, akta kelahiran anak, hingga Kartu Identitas Anak (KIA).
"Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini tidak dipungut biaya atau gratis," ujarnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!