Penetapan Upah Minimum 2027 Ditargetkan Rampung Desember, Mendagri Minta Gubernur Kawal Prosesnya
Selasa, 17 Nov 2026, 15:20 WIB | Oleh: Paundra Zakirulloh
Doc: Kemendagri
JAKARTA - Pemerintah daerah diminta mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menekankan perlunya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang dapat diterima berbagai pihak.
Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan itu berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tito secara khusus meminta gubernur memastikan proses penetapan upah minimum di wilayah masing-masing berjalan sesuai pedoman pemerintah pusat. Ketentuan nasional yang telah disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan perlu ditindaklanjuti dengan memperhatikan kondisi serta karakteristik setiap daerah.
Sebaiknya Anda baca juga:
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diminta membuka ruang pembicaraan tripartit yang melibatkan tiga unsur utama. Ketiganya adalah pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan pengupahan.
Melalui dialog tersebut, pemerintah berharap dapat merumuskan formula yang memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha. Kesepakatan di tingkat daerah juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan satu kelompok, tetapi mempertimbangkan kondisi seluruh pihak yang terlibat.
"Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," jelasnya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Kemendagri juga akan mengawal tahapan penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Tito meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci agar daerah memiliki acuan dalam menjalankan proses tersebut.
Pedoman itu nantinya mencakup langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah, termasuk kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pemerintah berharap seluruh tahapan penetapan upah minimum di daerah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah tenggat waktu untuk penetapan upah minimum 2027. Batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan paling lambat pada 21 November 2026.
Lima hari setelah tenggat penetapan UMP, pemerintah menjadwalkan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026, kemudian disusul lima hari berikutnya untuk penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan surat edaran yang dilengkapi rincian teknis dan data pendukung sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah. Data tersebut mencakup informasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan digunakan dalam proses penetapan upah minimum.
“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.
Dengan adanya pedoman nasional dan jadwal penetapan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan proses pengupahan secara terkoordinasi. Dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha menjadi bagian penting untuk merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan para pihak serta kondisi masing-masing daerah.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!