Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Penetapan Upah Minimum 2027 Ditargetkan Rampung Desember, Mendagri Minta Gubernur Kawal Prosesnya

17 Selasa, 17 Nov 2026, 15:20 WIB | Oleh:
Penetapan Upah Minimum 2027 Ditargetkan Rampung Desember, Mendagri Minta Gubernur Kawal Prosesnya Penetapan Upah Minimum 2027 Ditargetkan Rampung Desember, Mendagri Minta Gubernur Kawal Prosesnya Doc: Kemendagri
Ket. Pemerintah daerah diminta mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menekankan perlunya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang dapat diterima berbagai pihak.

JAKARTA - Pemerintah daerah diminta mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menekankan perlunya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang dapat diterima berbagai pihak.

Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan itu berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito secara khusus meminta gubernur memastikan proses penetapan upah minimum di wilayah masing-masing berjalan sesuai pedoman pemerintah pusat. Ketentuan nasional yang telah disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan perlu ditindaklanjuti dengan memperhatikan kondisi serta karakteristik setiap daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diminta membuka ruang pembicaraan tripartit yang melibatkan tiga unsur utama. Ketiganya adalah pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan pengupahan.

Melalui dialog tersebut, pemerintah berharap dapat merumuskan formula yang memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha. Kesepakatan di tingkat daerah juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepentingan satu kelompok, tetapi mempertimbangkan kondisi seluruh pihak yang terlibat.

"Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," jelasnya.

Kemendagri juga akan mengawal tahapan penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Tito meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat petunjuk lebih terperinci agar daerah memiliki acuan dalam menjalankan proses tersebut.

Pedoman itu nantinya mencakup langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah, termasuk kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pemerintah berharap seluruh tahapan penetapan upah minimum di daerah dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah tenggat waktu untuk penetapan upah minimum 2027. Batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan paling lambat pada 21 November 2026.

Lima hari setelah tenggat penetapan UMP, pemerintah menjadwalkan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026, kemudian disusul lima hari berikutnya untuk penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan surat edaran yang dilengkapi rincian teknis dan data pendukung sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah. Data tersebut mencakup informasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan digunakan dalam proses penetapan upah minimum.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelasnya.

Dengan adanya pedoman nasional dan jadwal penetapan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan proses pengupahan secara terkoordinasi. Dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha menjadi bagian penting untuk merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan para pihak serta kondisi masing-masing daerah.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Megapolitan
Pemkot Tangerang Bekali Pel...

Wali Kota Bandung Ajak Warga Hidupkan Angkot

15 menit yang lalu | Ilham Sudrajat

Daerah
Wali Kota Bandung Ajak Warg...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +