RUU Adminduk Disiapkan, NIK Diusulkan Jadi Identitas Tunggal untuk Semua Layanan Publik
Selasa, 17 Nov 2026, 15:30 WIB | Oleh: Paundra Zakirulloh
Doc: Kemendagri
JAKARTA - Pemerintah mendukung inisiatif Komisi II DPR RI menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) untuk memperbarui aturan layanan kependudukan. Salah satu agenda yang didorong adalah memperkuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal agar penggunaan data masyarakat dalam berbagai layanan publik semakin terintegrasi.
Dukungan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI untuk membahas RUU Adminduk di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Atas nama pemerintah, ia mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI yang telah menginisiasi pembentukan regulasi tersebut.
“Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh,” ujar Mendagri.
Sebaiknya Anda baca juga:
Pembaruan aturan dinilai diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan integrasi data lintas sektor. Regulasi baru juga diharapkan mampu menjawab dinamika mobilitas penduduk serta memperkuat pelindungan data pribadi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menugaskan sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Mereka terdiri atas Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.
Dalam rancangan pembaruan kebijakan, pemerintah mendorong penguatan NIK sebagai Single Identity Number atau identitas tunggal. Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat menggunakan satu identitas yang terintegrasi ketika mengakses berbagai layanan publik tanpa harus berulang kali menjalani proses identifikasi menggunakan nomor berbeda.
Sebaiknya Anda baca juga:
Penguatan identitas tunggal tersebut perlu didukung integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga. Namun, Tito menegaskan bahwa integrasi tidak berarti seluruh data sektoral harus dilebur ke dalam satu basis data tanpa batas, karena setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data yang dikelola sesuai kewenangannya.
“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” sambung Mendagri.
Pemerintah juga mengusulkan pembatasan akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna hanya untuk keperluan verifikasi dan validasi. Lembaga tersebut wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak diperbolehkan menyimpan data kependudukan yang telah diakses atau menyerahkan maupun memperjualbelikannya kepada pihak lain.
Selain NIK, pemerintah mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan. IKD diposisikan bukan sekadar aplikasi pada perangkat elektronik, melainkan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya.
Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tersebut. Kejelasan tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan diperlukan agar pelaksanaan administrasi kependudukan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
“Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih,” lanjut Mendagri.
Di tengah penguatan layanan digital, pemerintah juga diminta memastikan akses administrasi kependudukan tetap tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Penduduk yang belum memiliki perangkat elektronik, terkendala jaringan internet, atau belum memiliki kemampuan digital harus tetap dapat mengakses layanan melalui mekanisme yang disediakan.
Aspek pelayanan dalam situasi darurat dan bencana turut masuk dalam perhatian pemerintah. Salah satu hal yang perlu diatur ialah mekanisme penerbitan dokumen pengganti identitas bagi pengungsi dan korban bencana yang kehilangan dokumen kependudukan.
Tito mencontohkan pengalaman penanganan bencana di Sumatera yang melibatkan tiga provinsi dan 53 kabupaten, serta kejadian bencana di Flores. Banyak dokumen kependudukan warga hanyut akibat banjir sehingga pemerintah mengirimkan tim Direktorat Jenderal Dukcapil untuk membantu penerbitan kembali dokumen berdasarkan data yang tersimpan di server Kemendagri.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!