Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Bansos Salah Sasaran Masih Terjadi, Pemda Harus Percepat Registrasi Layanan Perlinsos

17 Selasa, 17 Nov 2026, 15:25 WIB | Oleh:
Bansos Salah Sasaran Masih Terjadi, Pemda Harus Percepat Registrasi Layanan Perlinsos Bansos Salah Sasaran Masih Terjadi, Pemda Harus Percepat Registrasi Layanan Perlinsos Doc: Kemendagri
Ket. Pemerintah daerah diminta mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pemanfaatan sistem digital dapat membantu memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

JAKARTA - Pemerintah daerah diminta mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pemanfaatan sistem digital dapat membantu memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Imbauan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui pengembangan layanan tersebut, masyarakat diharapkan bisa mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa perlu mendatangi kantor pemerintah.

Pada tahap awal, sistem digitalisasi Perlinsos digunakan untuk mendukung proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial. Langkah ini diperlukan karena program bansos tersebar di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Tito menyoroti persoalan ketidaktepatan sasaran yang masih ditemukan dalam penyaluran bantuan. Sejumlah masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif mampu masih tercatat sebagai penerima, sedangkan warga yang lebih membutuhkan justru belum masuk dalam data penerima bantuan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Kemensos mengembangkan sistem digitalisasi Perlinsos dengan koordinasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai basis data milik kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan yang dikelola Kemendagri.

Integrasi data kependudukan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Data tersebut menjadi salah satu rujukan untuk membantu proses identifikasi serta verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengajukan atau tercatat sebagai penerima bantuan.

Pemanfaatan teknologi biometrik juga menjadi bagian dari proses verifikasi dalam layanan digital tersebut. Identifikasi masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan data pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata untuk mendukung pencocokan identitas.

"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Tito, integrasi data dan verifikasi digital diharapkan membantu pemerintah membedakan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan dengan warga yang kondisi ekonominya dinilai tidak memenuhi persyaratan. Dengan begitu, penyaluran bansos dapat diarahkan secara lebih tepat berdasarkan data yang tersedia.

Percepatan program ini juga dinilai berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tito menegaskan, dukungan daerah diperlukan karena bansos menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Melalui registrasi layanan digital Perlinsos, pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki dukungan data yang lebih terintegrasi dalam pelaksanaan perlindungan sosial. Pemanfaatan sistem tersebut ditujukan untuk memperkuat ketepatan penerima bantuan sekaligus mendukung upaya penanganan kemiskinan di daerah.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
idbuild web detail
Megapolitan
Pemkot Tangerang Bekali Pel...

Wali Kota Bandung Ajak Warga Hidupkan Angkot

15 menit yang lalu | Ilham Sudrajat

Daerah
Wali Kota Bandung Ajak Warg...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

Menko Yusril: Belum Ada Nama Calon Wapres yang Diserahkan Oleh Presiden ke MPR

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +