IHDC Usulkan Perubahan Paradigma Kesehatan, Masyarakat Jadi Aktor Utama

JAKARTA — Indonesia Health Development Center (IHDC) meluncurkan Model Ideologi Kesehatan berbasis Pancasila yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai poros utama pembangunan sistem kesehatan nasional. Model ini mengusulkan perubahan paradigma kebijakan kesehatan, dari yang berorientasi pada penanganan penyakit menjadi pendekatan yang mengutamakan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Model tersebut diperkenalkan melalui peluncuran hasil kajian re-interpretasi ideologi kesehatan Indonesia berbasis Pancasila di Perpustakaan Habibie Ainun, Jakarta, Sabtu (14/11/2026). Melalui kajian ini, IHDC mengajukan dua usulan kepada pemerintah, yakni perubahan pola pikir menuju Paradigma Sehat dan penempatan partisipasi warga sebagai ukuran utama keberhasilan kebijakan kesehatan.

Pendiri IHDC sekaligus Menteri Kesehatan periode 2014–2019, Prof. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K), mengatakan kajian tersebut tidak sekadar menghasilkan publikasi akademis, tetapi juga diharapkan membuka diskusi mengenai landasan pemikiran pembangunan kesehatan Indonesia.

“Hari ini kami tidak hanya sekadar meluncurkan sebuah buku atau hasil studi semata. Kami ingin memantik percakapan publik tentang sudut pandang mendasar dari kesehatan bangsa kita,” ujar Nila.

Menurut dia, kajian ini berangkat dari semangat “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya” serta keinginan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat. Rangkaian penelitian IHDC sebelumnya mencakup persoalan stunting, kesehatan penglihatan anak, hingga evaluasi terhadap fondasi sistem kesehatan nasional.

Hasil kajian tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus. Ia menilai keberhasilan sistem kesehatan tidak cukup dilihat dari ketersediaan fasilitas dan layanan, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam membangun dan menjaga sistem tersebut.

“Kajian ini mengingatkan kita bahwa sistem kesehatan tidak cukup diukur dari layanan yang tersedia, tetapi dari sejauh mana masyarakat ikut memiliki dan menjaganya. Kami mengapresiasi IHDC yang menghadirkan kerangka partisipasi yang bisa diukur, dan Kementerian Kesehatan siap berdiskusi untuk menindaklanjutinya,” kata Benjamin.

Enam dimensi ideologi kesehatan

Ketua Tim Kajian Ideologi Kesehatan sekaligus Direktur Eksekutif IHDC, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH, menjelaskan bahwa kajian tersebut dilatarbelakangi berbagai temuan yang menunjukkan persoalan kesehatan masyarakat memiliki banyak faktor penyebab dan membutuhkan penanganan lintas sektor.

Dalam persoalan stunting, misalnya, studi Health Belief Model yang dilakukan pada 2022–2023 menemukan 96 persen responden mengetahui dan menyadari bahwa stunting mengancam kesehatan anak. Namun, enam dari 10 ibu tidak setuju bahwa stunting berkaitan dengan asupan gizi dan pengasuhan. Selain itu, lima dari 10 ibu tidak percaya bahwa stunting dapat mengancam kemampuan kognitif anak.

Temuan lain berasal dari diagnosis komunitas BKKBN pada 2024 yang menganalisis 29 juta data keluarga. Hasilnya menunjukkan faktor sanitasi dan akses air bersih berperan 1,5 kali, sedangkan zat besi berperan 1,4 kali dalam pencegahan stunting dan anemia.

Pada aspek kesehatan penglihatan, skrining yang dilakukan bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) selama 2023–2025 di Jakarta, Surabaya, Manado, dan Kalimantan menemukan sekitar 40 persen anak sekolah dasar mengalami miopia atau gangguan penglihatan jarak dekat.

Sementara itu, penelitian pada 2024–2025 menunjukkan anak sekolah dasar dengan anemia defisiensi besi memiliki risiko tiga kali lebih besar mengalami gangguan memori kerja.

Kajian pada 2026 terhadap 1.007 siswa di empat sekolah dasar negeri di Jakarta juga menemukan 68,5 persen siswa mengalami penurunan fungsi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 49,3 persen di antaranya memiliki imajinasi masa depan yang rendah.

Selain itu, analisis geospasial di Banten pada 2026 menunjukkan distribusi tenaga kesehatan mata bergerak seiring dengan perkembangan ekonomi wilayah.

“Tantangan multifaktor memberi peluang intervensi multidimensi. Karena itu kami kembali ke fondasinya: ideologi kesehatan,” ujar Ray.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, IHDC menyusun model ideologi kesehatan melalui kajian selama 11 bulan dan serangkaian diskusi publik. Prosesnya mencakup analisis dokumen kebijakan menggunakan kerangka Bardach, diskusi dan validasi oleh pakar transdisiplin, serta pemenuhan standar etik penelitian kesehatan.

Model tersebut memiliki enam dimensi utama, yaitu kedaulatan, komunitas dan solidaritas, kesetaraan, ekonomi dan jaminan pembayaran, pendidikan dan promosi kesehatan, serta tata kelola sistem kesehatan.

Keenam dimensi itu bertumpu pada partisipasi rakyat sebagai poros utama. IHDC mengidentifikasi lima pilar untuk menopang partisipasi, yakni inklusivitas, kolektivitas, transparansi dan akuntabilitas, otoritas dialogis, serta pemberdayaan berkelanjutan.

Dalam model ini, partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan warga dalam menerima informasi atau mengikuti program pemerintah. Masyarakat juga diharapkan terlibat dalam pengambilan keputusan, pengawasan, hingga memikul tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kesehatan di tingkat komunitas.

Usulkan indeks partisipasi untuk evaluasi kebijakan

Untuk menerapkan model tersebut, IHDC mengajukan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, mengubah orientasi kebijakan dari paradigma yang berfokus pada penanganan penyakit menuju Paradigma Sehat.

Pendekatan ini menempatkan kesehatan sebagai bagian dari seluruh proses pembangunan. Setiap kebijakan diharapkan memiliki narasi dan luaran kesehatan yang jelas, disertai pemantauan melalui dashboard luaran kesehatan di berbagai sektor.

Kedua, IHDC mengusulkan pembentukan Indeks Partisipasi dan Kerangka Uji Kebijakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat terlibat dalam suatu program.

Kerangka tersebut menggunakan enam pertanyaan mendasar, yaitu siapa yang memutuskan, siapa yang mengawal, siapa yang tertinggal, siapa yang membiayai, siapa yang memahami, dan siapa yang mengawasi kebijakan.

IHDC mengusulkan pengujian kerangka tersebut dimulai terhadap 10 kebijakan pemerintah yang memiliki dampak terbesar terhadap kesehatan masyarakat.

Ketiga, IHDC menetapkan lima tingkatan partisipasi masyarakat, mulai dari pemberian informasi, konsultasi, pelibatan, kolaborasi, hingga pemberdayaan. Dalam usulan tersebut, setiap program setidaknya ditargetkan mencapai tingkat kolaborasi.

Keempat, evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara terukur. Setiap dimensi dilengkapi instrumen pengukuran partisipasi, indikator keberhasilan atau key performance indicators (KPI), serta mitra terkait. Data juga diharapkan tersedia secara terbuka dan dievaluasi secara berkala agar pengambilan keputusan didasarkan pada bukti.

Uji coba melalui program berbasis komunitas

Sebagai langkah awal penerapan, IHDC mengusulkan program percontohan atau pilot project berbasis komunitas. Pendekatan ini terinspirasi dari program Nusantara Sehat dan Dokter Keluarga.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan. Pendekatan tersebut diharapkan membangun hubungan timbal balik antara warga dan penyelenggara layanan kesehatan sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan dalam menentukan kebutuhan dan menjaga keberlanjutan program.

Melalui Model Ideologi Kesehatan berbasis Pancasila, IHDC mendorong perubahan cara pandang dalam pembangunan kesehatan nasional. Partisipasi masyarakat diharapkan tidak lagi sekadar menjadi pelengkap program, melainkan menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan kebijakan kesehatan.

IHDC juga mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan kesehatan sebagai nilai penting dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut dirangkum melalui pertanyaan yang diajukan dalam peluncuran kajian: “Kapan kita akan menempatkan kesehatan sebagai nilai tertinggi dalam pembangunan bangsa?”