Prabowo Undang Petinggi Parpol Koalisi ke Istana Bogor

JAKARTA - Sejumlah partai politik koalisi mengaku diundang Presiden Prabowo Subianto ke Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11) sore, di tengah situasi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.

Salah satu petinggi partai politik yang mengonfirmasi rencana pertemuan itu adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun, dia tidak berkomentar lebih jauh terkait pertemuan itu dan pembahasan yang akan digelar.

"Istana Bogor," kata Zulkifli Hasan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf juga mengonfirmasi bahwa pertemuan itu akan digelar pada pukul 16.00 WIB.

Menurut ia, pertemuan itu juga akan beragendakan penganugerahan bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan, dan korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta bencana.

Namun saat disinggung mengenai pembahasan soal kekosongan jabatan Wakil Presiden, dia pun tidak menanggapi lebih jauh.

"Tanya kepada yang mengundang," kata Almuzzammil saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan partai koalisi pengusung untuk membahas calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Beliau (Presiden) akan berbicara dengan partai koalisi, tetapi kami belum tahu. Tadi beliau mengatakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kapan pertemuan itu dilaksanakan sepenuhnya kami serahkan kepada beliau," kata Yusril saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Yusril menjelaskan rencana tersebut dibahas dalam pertemuan dengan Prabowo di Istana Merdeka pada Kamis sore, yang juga membahas tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri.

Dalam pertemuan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan kepada Presiden bahwa lembaga tersebut membutuhkan waktu setidaknya tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan berbagai hal terkait proses penetapan wakil presiden pengganti.

"Prinsipnya disepakati bahwa setelah surat yang dikirim MPR diterima Presiden, diperlukan waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR," kata Yusril.

Ia menegaskan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden untuk menentukan.

"Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik, dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan tiga tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujarnya.