Menteri PPPA Ungkap Kekerasan Seksual Ancam Ketahanan Keluarga

JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan kekerasan seksual tidak hanya merusak kehidupan korban. Namun juga mengancam ketahanan keluarga dan masa depan bangsa.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlindungan perempuan dan anak perlu diperkuat melalui pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban secara terpadu. Arifah mengatakan, kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, ruang publik, hingga ruang digital.

Bahkan, rumah yang seharusnya menjadi tempat aman masih menjadi salah satu lokasi terjadinya kekerasan.

“Kekerasan seksual bukan sekadar kejahatan terhadap tubuh dan martabat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa," kata Arifah dalam peluncuran dan bedah buku Darurat Kekerasan Seksual Ancaman pada Ketahanan Nasional di Jakarta, Jumat (13/11).

"Dampaknya menyasar manusia, keluarga, dan ketahanan bangsa yang harus kita lindungi bersama. Tentunya melalui upaya pencegahan,” imbuh dia.

Menurut Arifah, dampak kekerasan seksual dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis korban, menghambat pendidikan, hingga membatasi kemandirian ekonomi perempuan dan anak. Namun, penanganan kasus masih menghadapi tantangan karena sebagian korban belum berani melapor.

“Tidak sedikit korban yang memilih diam karena rasa takut, malu, stigma di tengah masyarakat, maupun tekanan yang mereka hadapi. Padahal, dampak kekerasan seksual sangat besar, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan psikologis, terhambatnya pendidikan, hingga terbatasnya kemandirian ekonomi perempuan dan anak,” ujar dia.

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, satu dari empat perempuan Indonesia beRussia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan dan akses layanan bagi perempuan korban kekerasan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Arifah mendorong kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat dalam memperkuat sistem penanganan kekerasan seksual. Negara juga harus memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara optimal.

“Kami berharap kebijakan berbasis bukti dan integrasi sistem penanganan semakin diperkuat untuk mencegah kekerasan seksual. Perubahan budaya masyarakat juga diperlukan agar tidak lagi mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Arifah.

Sementara itu, penulis buku Darurat Kekerasan Seksual Ancaman pada Ketahanan Nasional, Ninik Rahayu, menilai ancaman dan stigma lingkungan masih membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melapor. Keterbatasan akses layanan perlindungan juga menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.

“Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama bertanggung jawab memastikan korban mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan. Buku ini diharapkan memperkuat kolaborasi dalam mencegah kekerasan seksual serta memastikan kebutuhan korban terpenuhi,” kata Ninik. ils/I-1